SPI: Faktor Data, Kendala Menahun Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Ada persoalan data yang kita ketahui di tingkat kementerian perlu ada sinkronisasi gitu.

KBR, Jakarta - Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai, berbagai masalah yang tak kunjung terselesaikan terkait penyaluran pupuk bersubsidi diakibatkan salah satunya oleh faktor data.

Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional DPP SPI, Mujahid Widian Saragih menyebut, faktor data yang tidak sempurna ini mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan akses terhadap pupuk bersubsidi.

Mujahid pun mendesak pemerintah segera mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan petani guna memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Berikut, wawancara jurnalis KBR Media Astri Septiani dengan Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional DPP SPI, Mujahid Widian Saragih pada Kamis (18/7/2024):

Pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi. Saat ini bagaimana keadaan di lapangan? Apakah masih ada keluhan dan masalah untuk memperoleh pupuk subsidi?

Bicara pupuk subsidi memang belum kunjung selesai ya. Artinya masih menjadi masalah menahun, dan persoalannya kalau menurut kami, masih berkutat di persoalan yang itu-itu saja.

Bicara mengenai pendataan, bicara mengenai proses distribusi. Itu sudah banyak sebenarnya kajian dari kita, yang menunjukkan bahwa memang perlu segera perbaikan, untuk mengenai akses pupuk subsidi bagi petani.

Tapi memang nampaknya langkah dari Kementerian dalam upaya menyelesaikan masalah ini masih belum kelihatan gitu. Apalagi untuk tahun ini memang katanya ada penambahan subsidi pupuk ya.

Ada persoalan data yang kita ketahui di tingkat kementerian perlu ada sinkronisasi gitu. Jadi kalau menurut kami itu yang juga mengakibatkan kesulitan ya untuk akses sekarang ini, dan persoalan dari petaninya sendiri ya bicara mengenai data, terus juga luasan itu juga memang masih menjadi catatan terkait distribusi pupuk subsidi.

Apa saran dan solusi yang diharapkan oleh petani terkait penyaluran pupuk bersubsidi?

Mungkin dari kami, bicara mengenai persoalan data ya karena memang seperti yang disebutkan tadi, persoalan ini persoalan yang menahun sudah larut berlarut soal ini.

Jadi untuk perbaikan data. Jadi juga bagaimana rencana distribusi, pengawasan pelaksanaan. Dan intinya adalah tetap melibatkan petani sebagai stakeholder, sebagai pemangku kepentingan.

Karena memang yang paling paham situasi di lapangan ya pemerintah melalui penyuluh, mungkin, tapi juga organisasi tani.

Kelembagaan petani di indonesia kan banyak. Harus melibatkan organisasi tani untuk perencanaan dan pendataannya.

Catatan kami dari lainnya memang adalah untuk mendorong kemandirian petani dengan mendorong memproduksi pupuk organik, sehingga ketergantungan petani terhadap pupuk bisa diminimalisir sedemikian mungkin.

Baca juga:

Petani Terus Keluhkan Belum Adanya Perbaikan Tata Kelola Pupuk Subdisi

Kementan Ungkap Penyebab Turunnya Produksi Beras