Sekolah Didorong Bentuk Satgas Anti Perundungan

"Kalau sudah satgas terbentuk harus ada SOP penanganan kasus. Ketika ada pelaporan lalu pengaduan, itu jangan hanya ruangan tetapi pengaduannya bisa online sehingga pengaduan itu lebih berani,"

KBR, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) anti kekerasan imbas maraknya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.

Satgas itu bisa terdiri dari unsur perwakilan guru, siswa dan orang tua.

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti mengatakan, kasus perundungan perlu ditangani secara spesifik. Menurutnya, perundungan juga perlu dicegah untuk mengantisipasi adanya korban anak.

"Kalau kami FSGI mendorong untuk Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, ya sekolah mengimplementasikan. Bikin satgas, satuan tugas anti kekerasan. Kalau sudah satgas terbentuk harus ada SOP penanganan kasus. Ketika ada pelaporan lalu pengaduan itu jangan hanya ruangan tetapi pengaduannya bisa online, sehingga pengaduan itu lebih berani dan leluasa mengadu," ujar Retno Listyarti kepada KBR, Jumat (7/7/2023).

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menambahkan, saat ini banyak sekolah yang belum membentuk satgas dan kanal aduan sesuai Permendikbud Nomor 82/2015. Ia juga mendorong sekolah menyediakan pendampingan psikologis untuk korban perundungan.

Baca juga:

- Kasus Perundungan, KPAI: Gunakan Sistem Peradilan Pidana Anak

- Perundungan, Petugas Keamanan Pondok di Rembang Bakar Santri

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh FSGI sepanjang Januari-Juni 2023, ada 12 kasus perundungan di satuan pendidikan yang terjadi. Dari 12 kasus tersebut, delapan kasus sudah diproses secara hukum.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data di 2022, terdapat lebih dari 226 kasus kekerasan fisik dan psikis, termasuk perundungan yang jumlahnya terus meningkat hingga saat ini.

Editor: Resky Novianto