SBY Lempar Bola Panas Konflik di Daerah kepada Mendagri

KBR68H, Jakarta

KBR68H, Jakarta – Presiden SBY sudah mengeluarkan inpers penanganan gangguan keamanan di daerah. Inpers ini memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mencegah dan juga mengatasi konflik. Seberapa besar sebenarnya manfaat Inpers ini terhadap konflik di daerah? Simak perbincangan KBR68H dengan pengamat politik J Kristiadi dalam program Sarapan Pagi.

Menurut anda bagaimana inpres yang keluar kemarin?

Kalau saya ada beberapa hal. Pertama bola panas ini dilempar oleh Pak SBY kepada Menteri Dalam Negeri, karena urusannya bukan soal urusan dia memberi instruksi keamanan ini. Masalah-masalah munculnya konflik horisontal misalnya, tadi dikatakan ada suku, agama, dan sebagainya tapi juga ada juga yang dipicu kebijakan yang tidak adil. Kalau saya keliling ke sembilan provinsi soal urusan bagaimana melakukan evaluasi sosial politik mengenai perbedaan harga BBM, Kementerian Kemenkopolhukam kerjasama dengan Kementerian ESDM. Itu sudah terjadi banyak konflik-konflik sosial, karena ada masyarakat yang memborong harga solar dan premium dengan memodifikasi besarnya tangki bensin dengan yang antri minyak, rakyat men-sweeping rakyat sendiri. Ini  tidak bisa kemudian sumbernya cuma diatasi dengan penegakan hukum, penegak hukumpun oknumnya banyak sekali terlibat manipulasi untuk menarik keuntungan dari perbedaan harga seperti itu banyak sekali terjadi. Jadi kita ini sebetulnya seperti pemerintah terutama presiden sukanya menciptakan mantra, mantra itu jampi-jampi dengan inpres tidak beres. Kalau hasil blusukan hanya seperti ini tidak ada gunanya, masih banyak lagi persoalan-persoalan yang harus dihadapi dengan penegakan hukum. Penegakan hukum tidak cuma seperti ini, tapi bagaimana mutu institusi hukum kita. Saya masih ingat soal urusan Lady Gaga, ada putusan Menkopolhukam mengatakan oke bisa masuk asal dengan pakaian sopan dan sebagainya. Tapi kalau digoreng di bawah saja dengan oknum-oknum di bawah yang mencoba menggawatkan situasi karena di belakang mungkin ada deal-deal yang lain, tidak jadi datang juga. Pokoknya jangan diharapkan sampai 2014 ada yang benar-benar mau dilakukan tidak ada, di depan mata kita saja bagaimana mengamankan bayi-bayi yang digendong di pinggir jalan kena polusi asap siapa yang mengamankan, ini sandiwara saya tidak percaya.

Diluar inpres menurut anda apa hal-hal yang perlu diperbaiki?

Niat. Kalau ada niat saya kira itu sudah menenteramkan, contohnya di Jakarta ini mungkin Jokowi dan Ahok belum bisa menyelesaikan banyak hal. Tapi kelihatan niatnya itu, niatnya juga terlihat dari cara dia menangani, kesungguhan, bagaimana dia bisa transparan misalnya APBD dan sebagainya. Ini sudah terlalu banyak inpres yang oleh SBY dikeluhkan tidak jalan, namanya instruksi itu tidak cuma mengeluarkan kertas yang ditandatangani, dia kontrol dan kalau tidak jalan kemudian dicari solusinya ada apa. Ini seakan-akan kalau ada yang tertulis terus beres tapi tidak ada yang beres. Sebab yang namanya manajemen ada instruksi, evaluasi, pengawasan, dan ada sanksi tapi kalau dibiarkan itu cuma mantra, jampi-jampi.
 
Apa yang bisa dilihat misalnya sebuah keberhasilan atau kegagalan dari sebuah inpres itu? apakah dibilang gagal ketika muncul letupan atau kerusuhan?

Efektifitasnya sebenarnya masih meragukan. Kalau tidak ada kebijakan-kebijakan diatasnya, misalnya konflik yang berhubungan dengan agraria, bagaimana sebenarnya pemerintah juga bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih makro agar yang namanya perkebunan-perkebunan, korporat-korporat itu juga tertib, tidak menjarah tempatnya masyarakat. Tapi ini juga bukan cuma bisa diselesaikan dengan inpres keamanan seperti ini tidak bisa, karena ada juga kebijakan-kebijakan yang penuh transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Bagaimana kalau kepala daerah bisa diharapkan melaksanakan instruksi itu kalau setgab tidak bisa kompak, bagaimana di bawah bisa melaksanakan tugas seperti itu. Belum lagi kepala daerahnya pecah kongsi, yang namanya merukunkan kepala daerah dan wakil dari sekian ratus itu saya kira sekitar 70 persen ada konflik semua, itupun tidak bisa.