NASIONAL

SBY Bilang, Demokrat Tahu Etika dan Moral Politik

“Politik memang harus pragmatis, saya tahu, strategi politik haruslah lentur, saya tahu, harus punya siasat bagaimana kita tidak kalah, tidak terjungkal dan tertindas, saya tahu."

AUTHOR / Ardhi Ridwansyah, Astri Yuana Sari

EDITOR / Sindu

SBY Bilang, Demokrat Tahu Etika dan Moral Politik
Ilustrasi: Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pidato kebangsaan Indonesia 5 Tahun ke Depan di Cibubur, Rabu, (7-02-2024). Foto: demokrat.or.id

KBR, Jakarta– Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kadernya tidak melanggar konstitusi di tengah situasi pragmatisme politik untuk mendapat kekuasaan.

Hal itu disampaikan SBY dalam acara “Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Partai Demokrat” digelar di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2024.

“Politik memang harus pragmatis, saya tahu, strategi politik haruslah lentur, saya tahu, harus punya siasat bagaimana kita tidak kalah, tidak terjungkal dan tertindas, saya tahu. Tetapi, saya titip di tengah-tengah pragmatisme, di tengah-tengah kelenturan dalam bepolitik jangan abaikan nilai-nilai yang fundamental, hormati pegang teguh konstitusi, tegakkan nilai nilai demokrasi,” ucap SBY.

Presiden ke-6 Republik Indonesia itu meminta kadernya turut menyukseskan masa transisi kepemimpinan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.

“Sukseskan transisi itu, ini etika politik, Demokrat tahu etika dan moral politik, setelah itu dukung penuh sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo ke depan,” tutur SBY.

Dalam dinamika politik saat ini, Partai Demokrat bergabung dalam gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, bersama beberapa partai lain, baik yang masuk parlemen maupun tidak. Partai yang masuk parlemen adalah Gerindra, PKB, Nasdem, Golkar, PAN, dan PKS.

Sebelum masuk KIM, Demokrat getol mengkritik berbagai kebijakan Jokowi, salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kini, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat menteri ATR/BPN di Kabinet Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan memilih Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). AHY dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto yang juga dilantik menjadi menko polhukam. Jokowi menyebut, AHY sangat siap mengemban tugas dengan berbagai latar belakang dan pengalaman yang dimilikinya.

"Beliau ini ketua umum partai Demokrat, pertama. Beliau juga alumni akademi militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR/BPN, karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap," kata Jokowi kepada wartawan usai pelantikan Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN, di Istana Negara, Rabu, (21/2/2024).

Baca juga:

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!