Rencana Obral Menteri untuk KIM Plus Dikritik

"Pos-pos jabatan menteri setidak-tidaknya minimal 50 persen harus diisi oleh mereka-mereka yang dipilih berdasarkan profesionalitas dan kompetensinya," kata Herdiansyah

KBR, Jakarta - Kalangan akademisi mengingatkan agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak membagi-bagikan kursi menteri kepada anggota koalisinya tanpa menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki.

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan pemerintah tidak boleh mengobral kursi menteri secara semena-mena.

Menurutnya, posisi tersebut sangat krusial dan dapat berpengaruh langsung pada perkembangan dan kemajuan bangsa.

Hal ini ia sampaikan mengingat koalisi pemerintahan kedepan sangat gemuk. Adapun koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Herdiansyah juga menekankan pentingnya untuk lebih mengutamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas.
"Problematikanya adalah dia akan mencari cara agar semua pihak di dalam koalisi gemuk itu bisa terakomodasi. Nah konsekuensinya pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan kuantitatif lagi, bukan kedekatan kualitatif. Yang kedua problem yang lain muncul adalah menghalang-halangi oposisi untuk berkembang,” ujar Herdiansyah kepada KBR, Minggu (1/9).

“Bukankah pemerintahan dalam sistem presidensial juga butuh penyeimbang, butuh proses check and balance system. Itu yang kemudian bisa mengontrol jalannya pemerintahan agar tidak bertindak secara abuses, itu yang bisa menghidupkan demokrasi dengan lebih baik," imbuhnya.

Herdiansyah juga mendorong Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan yang sama bagi kalangan akademisi, pakar, maupun pihak lain yang memiliki kemampuan mumpuni untuk menduduki kursi menteri ini.

"Kalau ingin kemudian pemerintahan ini berjalan dengan baik maka pos-pos jabatan menteri setidak-tidaknya minimal 50 persen harus diisi oleh mereka-mereka yang dipilih berdasarkan profesionalitas dan kompetensinya masing-masing. Itu kan yang diharapkan oleh publik secara luas, bukan bagi-bagi jabatan," ucapnya.

Prabowo Bicara Kabinet

Presiden Terpilih 2024 Prabowo Subianto menyebut, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini akan masuk ke dalam jajaran kabinet mendatang.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam Apel Kader dan Rapimnas Partai Gerindra, Sabtu (31/8).

Prabowo mengatakan, menteri warisan pemerintahan Presiden Jokowi tidak serta merta akan diganti.

"Pak, maaf pak karena bapak memilih orang-orang hebat. Mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya nanti ini," kata Prabowo saat pidato pada Apel Kader dan Rapimnas Partai Gerindra, Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah menteri di kabinet Jokowi, diantaranya Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendag Zulkifli Hasan, dan Menparekraf Sandiaga Uno.

Sebelumnya, sejumlah partai politik yang berada di Koalisi Perubahan saat Pilpres lalu, akhirnya menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Parpol-parpol tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Baca juga:

-Istana: Jokowi-Prabowo Masih Mesra, Koalisi Parpol Solid