Ratusan Ribu Personil Disiapkan, Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024

"Dalil-dalil tidak boleh menjadi legitimasi untuk membenci, mengkafirkan, bahkan menjadi sumber konflik kekerasan dengan kelompok lain,"

Kbr, Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memetakan daerah-daerah rawan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan saat Pesta Demokrasi 2024. Tercatat, ada enam provinsi paling rawan isu politisasi SARA. Yaitu DKI Jakarta, Maluku Utara, Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. 

Menurut Anggota Bawaslu, Lolly Suhenti, isu strategis politisasi SARA diantaranya kampanye bermuatan SARA di media sosial, di tempat umum, penolakan calon berdasarkan alasan SARA, dan kekerasan berbasis SARA. 

"Kita akan lihat isu SARA yang paling dominan, yang paling tinggi kita lihat adalah etnis dan agama. Jadi kita akan sama-sama lihat kalau di tingkatan provinsi, ternyata kampanye bermuatan SARA di media sosial itu angkanya sampai 86, lalu ada etnis di sini di angka 75, 71," ujar Anggota Badan Pengawas Pemilu Lolly Suhenti saat   Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024:Isu Strategis Politisasi SARA, di Yogyakarta dan disiarkan melalui akun Youtube Bawaslu RI, Selasa (10/10/2023).

Selain enam provinsi, ada 20 kabupaten-kota yang paling rawan isu politisasi SARA. Lima tertinggi yaitu di Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah, Jaya Wijaya Papua Pegunungan, Pandeglang Banten, Kabupaten Puncak Papua Tengah, dan Kepulauan Seribu DKI Jakarta.

Menyikapi dinamika politik yang terjadi, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan seluruh pihak mewaspadai ancaman-ancaman yang bisa memecah persatuan bangsa jelang Pemilu 2024.

Salah satunya politisasi agama.  

"Sebagai masyarakat yang agamis pemilu Indonesia memang tidak dapat dilepaskan dari isu-isu agama. Namun hal ini harus benar kita batasi agar agama tidak disalah gunakan. Dalil-dalil agama memang penting bagi pertimbangan untuk memilih partai atau calon tertentu. Namun dalil-dalil tidak boleh menjadi legitimasi untuk membenci, mengkafirkan, bahkan menjadi sumber konflik kekerasan dengan kelompok lain," kata Mahfud dalam acara Dialog Kebangsaan: Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju, Selasa (18/10/2023).

Mahfud juga meminta masyarakat mewaspadai berita bohong atau hoaks yang sangat mudah dan cepat beredar di media sosial. Baik berisi isu agama, isu politik uang, bahkan isu peran peradilan dalam penyelenggaraan pemilu. 

Baca juga:

• Hasto: Pertemuan dengan Gibran Dijadwalkan Ulang
• Indonesia-Cina Sepakati 10 Nota Kesepahaman

Isu-isu strategis menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendapat perhatian khusus dari penyelenggara pemilu dan aparat keamanan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Personil penyelenggara pemilu di jajaran KPU mulai dari KPU pusat KPU provinsi di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, kemudian 7000-an kecamatan, desa, kelurahan, panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan dan KPPS di tingkat TPS. Kami mengkoordinasikan informasi ini dengan pak Kapolri perkembangan-perkembangannya secara kelembagaan maupun personel," kata Hasyim usai mengikuti apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa, (17/10/2023).

Hasyim mengatakan, kerja sama dan koordinasi juga dilakukan untuk mengamankan proses produksi dan distribusi logistik pemilu, terutama ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ini dilakukan untuk memastikan logistik pemilu bisa sampai dengan kondisi yang baik dan tepat waktu.

Kepolisian Indonesia mengakui, Pemilu 2024 kerumitan yang lebih tinggi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga perlu pengamanan lebih optimal.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeklaim, Polri sudah memetakan daerah-daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi, melalui indeks yang disusun intelijen dan Bawaslu. Dari indeks tersebut, Polri bisa memprioritaskan pengamanan yang dilakukan.

"Polri melaksanakan seluruh rangkaian tersebut, agar betul-betul berjalan dengan baik dengan aman dengan lancar sehingga Pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan tentunya kita Polri memiliki kewajiban bersama TNI dan seluruh stakeholder yang lain untuk mengamankan pemilu lancar, pemilu damai dan tentunya hasilnya pun nanti legitimate untuk mempersiapkan pemimpin nasional berikutnya," kata Listyo.

Kapolri juga telah menyiapkan lebih dari 260 ribu personel untuk pengamanan tahapan pemilu. Kemudian, ada dua ribu personel Brimob Power on Hand kapolri. Pasukan ini juga didukung 8.500 personel Dalmas Nusantara. Pengamanan dilakukan selama 222 hari mulai 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024.

"Saya tidak sebutkan secara detail namun tentunya kami memiliki wilayah-wilayah yang menjadi prioritas, walaupun tentunya tidak meninggalkan yang lain untuk betul-betul kita jaga, karena memang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi," kata Listyo usai pimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Editor: Rony Sitanggang