NASIONAL

Program Makan Bergizi Gratis Segera Dimulai, Pemerintah Jamin Gizi Tercukupi?

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Enny Nurbaiti mengatakan, satpel ini nantinya akan memastikan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan sesuai mekanisme.

AUTHOR / Heru Haetami, Sahfira Aurel

EDITOR / Resky Novianto

ilustrasi
Ilustrasi Uji coba makan bergizi gratis. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk unit layanan BGN yakni satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Enny Nurbaiti mengatakan, satpel ini nantinya akan memastikan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan sesuai mekanisme.

"Ada kepala SPPG, ada ahli gizi dan akuntannya. Nanti mereka yang akan mengepalai unit layanan SPPG ini. Dan kami badan gizi nasional juga nantinya ke depan mereka akan menjadi satker. Kami sedang upayakan mereka sekarang untuk menjadi satker (satuan kerja) dan untuk bisa afirmasi menjadi PPPK," ujar Enny dalam Diskusi "Sosialisasi Standar Gizi dan Keamanan Pangan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis" dikutip Youtube Direktorat Gizi KIA, Minggu (5/1/2025)

Enny Nurbaiti menambahkan, dalam penyediaan bahan makanannya, SPPG harus koordinasi dengan BUMDES dan koperasi setempat. Selain juga, untuk memberdayakan ekonomi lokal.

"Di samping itu para SPPG ini nanti kami bekali dengan surat untuk bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, kepala kanwil kemenag untuk mendata kelompok sasaran yang sudah disampaikan tadi," katanya.

Enny mengeklaim, BGN sudah mengingatkan satpel untuk menggunakan anggaran secara tepat.

"Jadi kami juga sudah menyampaikan bahwa tidak boleh terjadi dobel pembiayaan terhadap kelompok sasaran tersebut. Karena ini adalah kegiatan bantuan pemerintah, kode akunnya bantuan pemerintah dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan PMK 168. Dan nanti hasilnya juga akan dijadikan sebagai evaluasi untuk monitoring kegiatan tersebut," imbuhnya.

SPPG juga nantinya akan melakukan penyusunan menu sesuai pedoman yang sudah ditetapkan, melakukan analisis gizi, hingga uji coba menu.

"Menu dirancang dengan bahan pangan lokal memenuhi gizi seimbang dan mempertimbangkan baik kebutuhan gizi maupun preferensi makanan. Jadi nanti kepala SPPG juga dia akan merancang menu. Untuk setiap hari, jadi tetap melihat ketersediaan bahan. Jangan sampai satu SPPG, satu dengan yang lainnya itu menunya sama. Jadi nanti terjadi kelangkaan bahan baku dan terjadi nanti inflasi. Jadi kami tidak menginginkan seperti itu. Serta uji coba menu. Untuk memastikan cita rasa porsi penerimaan menu dan pemenuhan standar gizi," ucap Enny.

Selain itu, Enny bilang, pembiayaan harus diperhitungkan secara tepat untuk memastikan semua bahan dan operasional sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

"Untuk perhitungan biaya di DIPA 2025 itu sudah tercantum Rp15.000 per anak. Jadi Rp15.000 itu terdiri atas untuk makanannya sendiri Rp10.000. Untuk Rp5.000 itu adalah untuk pembayaran tenaga relawan sebanyak Rp47.000. Selanjutnya untuk biaya gas, untuk biaya listrik, atau untuk biaya lainnya pengangkutan sampah dan lain-lainnya," kata Enny.

Sementara untuk biaya operasional pengantaran ke sekolah. Enny mengatakan tidak menganjurkan kelompok sasaran MBG jauh dari SPPG.

"SPPG ini kami minta lokasinya adalah maksimal 3 kilo. Dan pengantarannya itu maksimal 20 menit. Jadi kami ingin agar sasaran tersebut dekat dan tidak memakan biaya yang lebih. Karena biaya tersebut adalah sudah kita hitung, kalkulasi dengan beberapa konsultasi dengan ahli akuntan juga," ujarnya.

Setelah menu diimplementasikan, Enny mengatakan, pemantauan kualitas dan penerimaan dilakukan secara berkala untuk menjamin kepuasan. Nantinya, akan dilakukan evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

"Jadi kami ingin nanti ada evaluasi untuk perbaikan ke depan. Dan bagaimana kita harus memperbaiki kesalahan yang ada di mana." pungkasnya.

Kemenkes Pantau Gizi MBG 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian anak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpenuhi.

Direktorat Gizi Kemenkes, Mahmud Fauzi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai upaya untuk memuluskan jalannya program makan bergizi ini. Salah satunya yakni dengan mengeluarkan daftar menu ya yang bisa menjadi pedoman bagi siapapun yang nanti akan mengelola pemberian makan bergizi gratis ini.

Daftar menu itu kata dia telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi sesuai kategori usia.

"Jadi secara umum prinsipnya adalah pertama, memenuhi kebutuhan gizi sesuai kelompok usia. Kedua menyesuaikan dengan dana yang disediakan tentunya disesuaikan tadi dananya sekitar Rp15.000 dan Rp10.000 untuk bahan makanan. Kemudian memberikan kenyamanan dengan sajian makanan yang sudah dikenal dan berasal dari sumber pangan lokal. Kemudian membantu membentuk kebiasaan makan sehat,"ujar Fauzi dalam Diskusi "Sosialisasi Standar Gizi dan Keamanan Pangan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis" dikutip Youtube Direktorat Gizi KIA, Minggu (5/1/2025)

"Jadi penganekaragaman ya yang mungkin kalau di rumah makannya tidak beraneka ragam mudah-mudahan ini sudah memenuhi, ada komposisi sumber makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah, dan tadi juga bisa ditambah dengan susu," imbuhnya.

Direktorat Gizi Kemenkes, Mahmud Fauzi menambahkan pihaknya juga telah mengidentifikasi sasaran yang memiliki algeri, intoleransi, ataupun fobia terhadap makan tertentu. Selain itu ia menyebut, komunikasi antar stakeholders terkait juga semakin diintensifkan guna memastikan program MBG dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

"Tentu kami menyadari program ini tidak mudah. Contoh di Bali mungkin anak-anak tidak terbiasa makan daging terutama sapi ya kita siapkan alternatifnya. Tetapi pada prinsipnya kami pastikan gizinya terpenuhi," katanya.

Lebih lanjut, Fauzi meyakini pelaksanaan program MBG dapat menjadi program yang akan memutus rantai kekurangan gizi yang ada di masyarakat.

Program makan bergizi merupakan janji kampanye Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan dimulai pada 6 Januari 2025. 

Sementara itu, mengutip dari kompas.com, Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis akan menyasar 82 juta anak. Dia menyebut program ini akan dilakukan secara bertahap.

Dalam RAPBN 2025, anggaran makan bergizi direncanakan sebesar 71 triliun rupiah.

Baca juga:

Makan Bergizi Gratis Segera Dimulai, Pemerintah Diminta Cermat Susun Mekanisme Aturan Penerapan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!