"Kalau tidak ada kerja sama atau koordinasi ya enggak bisa tiba-tiba program ini dilaksanakan. Susah mbak nanti pemerintah daerahnya bingung," ujar Trubus
Penulis: Shafira Aurel
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah belum siap untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis yang akan diselenggarakan awal bulan ini.
Trubus menyebut, mekanisme terkait program ini belum jelas dan pemerintah belum mampu menjelaskannya kepada publik. Ia khawatir jika pemerintah tetap ngotot tanpa melakukan evaluasi secara menyeluruh, maka akan program tersebut berpotensi gagal dan semakin membuka celah korupsi.
Kelemahan lain yang disorot yakni lemahnya posisi Badan Gizi Nasional, minimnya payung hukum hingga kekosongan struktur di daerah memicu sejumlah pihak melakukan penyelewengan.
"Badan Gizi Nasional harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan badan pangan, Kementerian Pertanian, dinas-dinas di daerah. Kalau tidak ada kerja sama atau koordinasi ya enggak bisa tiba-tiba program ini dilaksanakan. Susah mbak nanti pemerintah daerahnya bingung," ujar Trubus kepada KBR, Kamis (2/1/2025).
"Terakhir ya bagaimana pelaksanaan teknis bawahnya harus matang. Ini siapa yang melaksanakan, apakah kepala sekolahnya?, PKK?, atau Posyandu?. Ini kan artinya harus ada petunjuk yang jelas. Orang Indonesia itu kalau enggak ada aturan biasanya melanggar. Ada aturan saja dilanggar, apalagi soal cuan atau uang ini," imbuhnya.
Trubus Rahadiansyah menyarankan pemerintah untuk segera menutupi segala kekurangan dari mekanisme program makan bergizi gratis (MBG). Selain itu, ia juga meminta agar adanya pengawasan secara ketat dalam program andalan Prabowo ini.
"Sebenarnya kalau pemerintah enggak mau ribet itu sudah ada skema selama ini yang bisa dipakai. Salah satunya skema BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Nah jadi skema itu bisa dipakai terus tinggal diganti makan siang bergizi gratis. Karena itu kan ada pengawasnya namanya, komite sekolah. Itu jauh lebih jelas dan ada payung hukumnya,” ucapnya.
Program makan bergizi merupakan janji kampanye Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan dimulai pada 2 Januari 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis akan menyasar 82 juta anak. Dia menyebut program ini akan dilakukan secara bertahap.
Dalam RAPBN 2025, anggaran makan bergizi direncanakan sebesar 71 triliun rupiah.
Baca juga:
- Bukan Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Diminta Prioritaskan Ini
