Presiden Tunjuk Kepala Bapanas sebagai Plt Mentan

"(Kenapa Pak Kepala Badan Pangan?) ya, supaya lebih koordinatif"

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Pertanian pengganti Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Syahrul mundur untuk fokus menghadapi kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penggantinya masih PLT. PLT-nya Pak Arief Prasetyo Kepala Badan Pangan. Iya sudah (Kenapa Pak Kepala Badan Pangan?) ya, supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, mentan, menteri perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi aja biar lebih memudahkan," kata Jokowi dalam keterangan pers terkait pengunduran diri Menteri Pertanian, di Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Baca juga:

• Syahrul Yasin Limpo Mundur sebagai Menteri Pertanian
• Presiden Jokowi Bantah Hilang Kontak dengan Menteri Pertanian

Presiden Jokowi memastikan telah menerima surat resmi pengunduran diri Syahrul melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Kamis (5/10/2023) malam.

"Ya sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tandatangani," ujar Jokowi.

Merespons keputusan Presiden, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengapresiasi penunjukan Kepala Badan Pangan Nasional sebagai Plt Menteri Pertanian. Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, penunjukan Arif diharapkan akan mempermudah koordinasi terkait pangan yang selama ini tidak sinkron antarkementerian dan lembaga negara.

Baca juga:

• Firli Bantah Peras SYL, Polisi Lanjutkan Penyelidikan

"IKAPPI melihat presiden sudah mengetahui bahwa anak buahnya mengalami ketidaksinkronan komunikasi, ketidaksinkronan koordinasi yang menyebabkan persoalan pangan tidak kunjung selesai," ucapnya, dalam keterangan tertulis yang diterima KBR Jumat, (6/10/2023).

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri berpandangan, peran strategis kelembagaan dalam tubuh kabinet dapat segera teratasi jika koordinasi antar lembaga lebih sinkron dan terarah.

Editor: Muthia Kusuma Wardani