Presiden Jokowi Sebut Hampir 1 Juta Kendaraan Keluar Masuk Jakarta

Ini jadi salah satu sebab mengapa DKI Jakarta selalu masuk dalam sepuluh kota termacet di dunia.

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menyebut jumlah kendaraan keluar masuk Ibu Kota Jakarta mencapai hampir 1 juta setiap hari. Menurutnya, ini jadi salah satu sebab mengapa DKI Jakarta selalu masuk dalam sepuluh kota termacet di dunia.

Data itu disampaikan Jokowi usai meresmikan Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek), Senin, 28 Agustus 2023.

"Setiap hari masuk 996.000 kendaraan ke Jakarta, itu setiap harinya. Oleh sebab itu macet, polusi juga selalu ada di Jakarta. Sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal," kata Jokowi, Senin, (29 Agustus 2023).

Presiden Jokowi mengungkapkan sulitnya mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Oleh karena itu, Jokowi bersyukur lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek rute Harjamukti-Cawang, Jatimulya-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas bisa beroperasi penuh, hari ini.

Sebagai upaya mendorong minat pengguna LRT Jabodebek, pemerintah menerapkan tarif promo berupa diskon sebesar 78 persen yang diwujudkan dalam tarif flat sebesar Rp5.000 untuk seluruh lintas pelayanan. Tarif promo ini berlaku sampai akhir September 2023.

Diklaim Ramah Lingkungan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeklaim light rapid transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang baru diresmikan Jokowi merupakan transportasi yang ramah lingkungan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, transportasi massal tersebut karya anak bangsa, sebab lebih dari 90% komponen LRT Jabodebek merupakan produk dalam negeri.

"LRT Jabodebek menjadi wujud modernisasi transportasi publik dengan berteknologi perkeretaapian yang semakin mumpuni dan kita harus bangga karena ini dikerjakan para anak bangsa," ujar Budi Karya Sumadi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin, (28/8/2023).

Budi Karya menambahkan, LRT Jabodebek juga sudah berkolaborasi untuk mendorong transportasi massal lainya seperti Transjakarta, Jak Lingko, Kereta Cepat (KCIC) hingga MRT. 

Kata dia, LRT Jabodebek, wujud upaya pemerintah mengalihkan kemacetan dan polusi di Jakarta dan sekitarnya dengan cara menghadirkan moda transportasi ramah lingkungan.

"Kami laporkan bahwa LRT Jabodebek adalah satu citra atau upaya kita mencapai ramah lingkungan tetapi mengutamakan safety dan layanan. Yaitu sudah terintegrasi ke berbagai moda transportasi lain di ibu kota dan sekitarnya," imbuhnya.

Budi Karya berharap LRT Jabodebek bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Menurutnya, transportasi semacam ini harus diinisiasi di daerah lain khususnya kota-kota besar yang padat penduduk dan mobilitasnya tinggi.

Kemenhub mencatat, hampir semua komponen LRT Jabodebek memang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri. Infrastruktur lintasannya dibangun PT Adhi Karya, keretanya dibuat oleh PT INKA, persinyalannya disiapkan PT Len Industri, dan operasionalnya dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia.

Seputar LRT

Mengutip Setkab.go.id, LRT Jabodebek adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai total investasi Rp32,5 triliun. Proyek yang diklaim karya anak bangsa ini memiliki panjang 42,1 kilometer. Proses peletakan batu pertama dilakukan pada 9 September 2015 oleh Presiden Joko Widodo.

Di tahap pertama, LRT Jabodebek terdapat tiga lintas pelayanan, yakni Cawang-Dukuh Atas, Cawang-Bekasi Timur, dan Cawang-Cibubur. Pada tahap selanjutnya melayani Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, serta Cibubur-Bogor, dan Palmerah-Grogol.

Jokowi menginginkan LRT dapat disatukan atau diintegrasikan dengan moda transportasi umum lain, seperti MRT, TransJakarta, Commuterline, serta kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini disampaikan kepala negara saat meninjau Stasiun LRT TMII dan Stasiun Harjamukti, Cibubur, 09 Juni 2021.

Dasar Hukum

Masih mengutip Setkab.go.id, dasar hukum yang dipakai untuk pembangunan LRT Jabodebek adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam perpres ini diatur bahwa pembangunan LRT dilakukan PT Adhi Karya Tbk.

Namun, pada 2016, perpres diubah menjadi Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Perubahannya antara lain, PT Adhi Karya Tbk juga ditugaskan membangun prasarana depo, dari yang sebelumnya hanya konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Sedangkan PT KAI, memiliki beberapa tugas, di antaranya sebagai penyelenggara sarana yang terdiri atas pengadaan sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana.

Lalu pada 2017, perpres kembali diubah menjadi Perpres Nomor 49 Tahun 2017. Perubahan terutama terlihat pada skema pendanaan LRT Jabodebek, yang tak lagi menggunakan APBN. PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) selaku operator LRT menjadi investor utama dan mencari pendanaan untuk LRT Jabodebek. Namun, negara juga memberikan Penyertaan Modal Negara ke PT KAI dan PT Adhi Karya Tbk.

Baca juga:

• Tinjau LRT Jabodebek, Jokowi: Utamakan Keselamatan

Editor: Sindu