NASIONAL

Presiden Akan Mencopot Menteri Asal PDIP Hari Ini

Ada sejumlah menteri dan beberapa kepala badan, ada wakil menteri yang juga akan dilantik.

AUTHOR / Hoirunnisa, Astry Yuana Sari, Sindu

EDITOR / Sindu

Presiden Akan Mencopot Menteri Asal PDIP Hari Ini
Ilustrasi: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga politisi PDIP, Yasonna Laoly, akan dicopot Presiden Jokowi, Senin, (19/08). Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencopot kader PDIP yang juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dari jabatannya hari ini. Selain Yasonna, ada sejumlah menteri, dan kepala badan yang akan dilantik, Senin, 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, di Istana Negara, Jakarta.

Mengutip Kantor Berita ANTARA, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, selain menteri dan beberapa kepala badan, ada wakil menteri yang juga akan dilantik.

Posisi yang akan dilantik adalah menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), menteri investasi, menteri hukum dan ham, wakil menteri Kominfo, kepala BPOM, kepala Badan Gizi Nasional, dan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Menurut Ari, pelantikan untuk mendukung transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo. Namun, ia tak menyebutkan siapa saja nama-nama yang akan dilantik. Namun, info yang beredar dikalangan wartawan menyebut, salah satu yang diganti adalah Yasonna Laoly, menteri hukum dan HAM. Yasonna adalah kader PDI Perjuangan.

"Isu reshuffle adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready," ujar Yasonna, Sabtu, 17 Agustus 2024, seperti dikutip KBR dari Kantor Berita ANTARA, Senin, (19/08).

Hak Presiden

Sebelumnya, isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kembali mencuat belakangan ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengarai bakal merombak susunan kabinet di pengujung masa jabatannya.

Jokowi mengatakan, masih menjadi presiden hingga 20 Oktober 2024, dan pergantian kabinet bisa terjadi sesuai kebutuhan.

"(Isu reshuffle lagi, Pak?) Ada, ya, kalau diperlukan, kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi kepada wartawan usai tinjau lapangan di IKN, Selasa,, (13/8/2024).

Koran Tempo menulis, ada menteri dari PDIP dan Nasdem yang bakal dicopot. Dua menteri itu adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Yasonna akan digantikan politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas. Sedangkan Siti Nurbaya yang merupakan kader Nasdem, akan diganti politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Wakil Menteri ATR, Raja Juli Antoni.

Dua menteri lain yang ditengarai bakal dirombak yaitu Menteri ESDM Arifin Tasrif digantikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Posisi Bahlil kemudian diisi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Menguntungkan PDIP?

Sementara itu, pengamat politik menilai reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakalan menguntungkan partai yang menterinya akan dikeluarkan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, publik akan semakin melihat Jokowi yang kian menunjukkan sikap arogannya ingin menguasai semua hal.

"Karena ini justru menguntungkan orang dan partai yang akan di-reshuffle. Khususnya kalau yang di-reshuffle adalah menteri-menteri dari PDIP. Itu artinya akan sangat menguntungkan, pertama karena memang menurut saya skenario PDIP itu memang menunggu kapan presiden akan me-reshuffle mereka. Dengan begitu mereka bisa lebih konsentrasi untuk menjadi kekuatan oposisi kepada Presiden Jokowi khususnya," ujar Ray kepada KBR Media, Rabu, (14/8/2024).

Direktur Eksekutif Lima Indonesia, Ray Rangkuti menilai isu perombakan kabinet Joko Widodo-Maruf Amin menjelang akhir masa jabatannya, bakal mengganggu kinerja pemerintahan.

Ray mengatakan perombakan kabinet adalah momentum yang ditunggu PDIP untuk keluar dari pemerintahan. Kata dia, ini menjadi langkah untuk PDIP menyatakan tidak bertanggung jawab dengan kemerosotan demokrasi.

"PDIP bisa menyatakan tidak bertanggung jawab atas kemerosotan aktivitas politik yang dianggap memerosotkan demokrasi. Maka dengan dikeluarkan menteri khususnya PDIP justru itu yang ditunggu," kata Ray.

Baca juga:

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!