BERITA
PPSKI Sebut Langkah Pemerintah Batasi Impor Sapi Tak Tepat
Menurut Sekjen Persatuan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rohadi Tawaf, pemerintah seharusnya memberikan sanksi hanya kepada perusahaan yang sengaja menaikan harga ataupun menahan stok sapi.
AUTHOR / Eli Kamilah
KBR, Jakarta - Pembatasan impor daging sapi yang dilakukan pemerintah
dinilai tak tepat. Menurut Sekjen Persatuan Peternak Sapi dan Kerbau
Indonesia (PPSKI), Rohadi Tawaf, pemerintah seharusnya memberikan sanksi
hanya kepada perusahaan yang sengaja menaikan harga ataupun menahan
stok sapi ke pasaran. Pembatasan impor, kata dia, hanya akan merugikan
pedagang dan masyarakat
"Saya
melihat pendekatan pemerintah itu bukan pendekatan suply demand,
tetapi pendekatan kekuasaan, itu tidak bijak. Jangan diintervensi
kepentingan tertentu. Kalau salah funishment, tetapi jangan keseluruhan.
Itu kan ada feedloter ada komitmen hitam di atas putih, itu saja yang
di hukum," kata Rohadi kepada KBR, Senin (10/8/2015).
Sejak Sabtu pekan lalu hingga Rabu mendatang,
para pedagang daging sapi di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Bandung
dan kota-kota lainnya sepakat mogok jualan. Tidak tertutup kemungkinan,
aksi tersebut akan diperpanjang.
Asosiasi pengusaha
Daging dan Sapi Potong Indonesia (APDASI) menyebut aksi ini sebagai bentuk protes terhadap
kebijakan pemerintah yang membatasi kuota impor daging. Akibatnya,
pasokan dagingpun menurun. Para pedagang mengklaim merugi sebab minimnya
pasokan daging, sehingga kenaikan harga naik berakibat pada menurunnya
jumlah pembeli daging sapi.
Editor: Malika
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!