Perempuan Minim Peran di Sulawesi Tengah

KBR68H, Jakarta - Namanya Soraya Sultan. Ia anggota DPRD Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

KBR68H, Jakarta - Namanya Soraya Sultan. Ia anggota DPRD Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. “Saya tidak punya hubungan kekerabatan dengan tokoh-tokoh partai. Karena latar belakang saya sebagai aktivis LSM Perempuanlah, maka saya ditarik masuk ke partai,” ujar Soraya dalam siaran Program Reformasi Hukum KBR68H kerjasama dengan Radio Nebula FM di Palu. Soraya Sultan termasuk salah satu di antara sedikit perempuan di Palu, Sulawesi Tengah yang mampu berkiprah di dunia politik. 

Menurutnya, masih banyak perempuan di Palu yang belum melek politik untuk bisa mempertahankan hak-hak sipil mereka. Itu karena akses informasi yang terbatas untuk dapat memahami hal tersebut. Secara umum kebanyakan perempuan di Donggala, kabupaten asal Soraya, peran perempuan belum maksimal dalam membela hak-hak kaumnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menyatakan separuh dari 2,4 juta penduduknya adalah perempuan dengan kualitas rendah, yaitu perempuan yang tidak memiliki kiprah atau tidak bekerja. Ini terlihat dari keanggotaannya di DPRD maupun di dunia hukum maupun ekonomi. Keberadaan perempuan Sulawesi Tengah di sektor tersebut masih berada di bawah angka rata rata.  Kondisi itu mengakibatkan sejumlah keputusan seringkali tak berpihak pada perempuan.

Secara global, Indeks Prestasi Manusia (IPM) Indonesia, negara dengan penduduk terbesar keempat setelah Cina, India dan Amerika Serikat, masih berada di peringkat 105. Di dalam negeri, IPM Sulawesi Tengah masih berada di urutan 22 dari 33 provinsi di Indonesia.

Memang, saat ini pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan mulai terlihat. Namun menurut salah seorang pendengar KBR68H di Palu, Indri,  keterlibatannya baru sebatas memenuhi kehadiran, belum menunjukkan pembelaan terhadap hak-hak perempuan dalam forum tersebut.

Dosen FISIP Universitas Tadulako Palu, Rizal Djaelangkara pernah melakukan penelitian tetang perempuan di Sulawesi Tengah. Dalam penelitiannya itu, ia membagi peran perempuan menjadi 3 hal dalam mengambil keputusan publik. Yaitu, pengambilan keputusan dalam partisipasinya terhadap pollitik, pengambilan keputusan dalam masalah sosial dan pengambilan keputusan dalam partisipasinya sebagai warga. Mengenai  peran perempuan dalam pengambilan partisipasi politik terbagi menjadi dua, yaitu pra election dan post election. Seperti contoh, dalam pra election, perempuan menjadi pemilih terbanyak, namun tidak bisa dipastikan jika mereka ini bisa menggunakan suaranya dengan baik. Dalam pra election, perempuan menempati posisi sekitar 36%, namun Rizal tidak yakin jika angka tersebut dapat memaksimalkan suara perempuan yang bisa membela hak-haknya dalam politik.

Pada kenyataannya, gender menjadi isu yang sensitif di masyarakat Palu. Perempuan Palu kebanyakan hanya bisa mengenyam pendidikan hingga SMA. Rendahnya tingkat pendidikan secara umum mengakibatkan mereka rentan dari perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Irmayanti Pettatolo, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, gender membawa kesenjangan dalam berbagai aspek, seperti subordinasi, marginalisasi, pelebelan dan beban ganda. Untuk itu perempuan perlu dilibatkan dalam forum-forum resmi, dari perencanaan hingga pengambilan keputusan.

Dengan begitu, ia berharap dapat mendorong pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. “Jadi, APBD yang ada di SKPD itu harus responsif gender. Kemudian untuk menindaklanjuti itu, dilakukanlah kepada seluruh kepala sub perencanaan yang ada di perangkat daerah. Sehingga mereka harus merumuskan bagaimana pembangunan yang responsif bagi lelaki dan perempuan,” ujar Irmayanti.

Dosen FISIP Universitas Tadulako Palu, Rizal Djaelangkara mengatakan harus ada ruang yang disediakan oleh pemerintah untuk perempuan ikut andil dalam pengambilan keputusan publik.

Editor: Fuad Bakhtiar