Penyelesaian Stunting di 378 Daerah Tak Sesuai Target RPJMN

Target pemerintah menurunkan stunting atau tengkes 14 persen di tahun depan sulit tercapai.

KBR, Jakarta- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan penyelesaian kasus stunting di 378 daerah tidak sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hal ini disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas Wasin) 2023 di Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023.

"Pada sektor pembangunan manusia, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia belum merata. Sebagai contoh, hal ini terlihat dari penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah, serta kualitas ruang kelas sekolah yang masih perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi kabupaten kota," kata Muhammad Yusuf Ateh, di Kantor BPKP, Rabu, (14/6/2023).

Sektor Infrastruktur

Selain permasalahan tersebut, BPKP juga mencatat beberapa pelaksanaan program pemerintah pada sektor infrastruktur yang belum optimal. Kata Yusuf, saat ini masih ada 58 proyek strategis nasional yang belum dimulai pembangunannya.

"Kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek, serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan," imbuhnya.

Kemudian dari aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan di daerah, Yusuf menyebut, perencanaan dan penganggaran daerah masih belum optimal.

"Berdasarkan hasil pengawasan pada sampel Uji Petik yang kami ambil, kami menemukan sebanyak 43% program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik. Disamping itu, kami juga menemukan adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21% dari nilai anggaran yang kami uji petik," pungkasnya.

Sulit Tercapai

Sebelumnya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menilai target pemerintah menurunkan stunting atau tengkes 14 persen di tahun depan sulit tercapai.

Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan mengatakan, target tersebut masih terlalu tinggi. Apalagi tahun ini prevalensi tengkes masih di angka 21,6 persen.

Kata dia, pemerintah masih memiliki tantangan besar dalam memberikan bantuan gizi bagi ibu dan anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T.

"Hanya menginginkan 14 persen sebenarnya itu terlalu tinggi. Karena bagaimanapun stunting di negara maju pun tetap ada. Dengan target yang begitu besar sebagai acuan itu bagus, tetapi apakah tercapai atau tidaknya saya melihat dengan perkiraan yang ada mestinya tidak ya. Tapi, itu bukan suatu hal yang buruk," ujar Ede Surya kepada KBR, Selasa, (6/6/2023).

Pemerataan

Ede mendorong pemerintah melakukan pemerataan dalam menyalurkan bantuan pemenuhan gizi. Ia menyebut masih banyak daerah di kawasan timur Indonesia belum menerima bantuan.

Menurutnya, pembenahan harus segera dilakukan jika ingin mencapai target prevalensi 14 persen di tahun depan.

"Pemerintah itu harus memberikan edukasi terkait pemahaman terkait gizi dan pola asuh anak yang baik. Karena masih banyak masyarakat dengan kemiskinan ekstrem yang belum paham dengan stunting," kata dia.

Baca juga:

• Target Prevalensi Tengkes 14 Persen di 2024 Sulit Tercapai

Editor: Sindu