Pengusiran Paksa Masyarakat Adat IKN, Ini Kata AHY

"Apapun isu termasuk tanah sengketa ada masalah kepemilikan tanah di lokasi pembangunan IKN, yang belum tuntas selalu ada jalan solusinya."

KBR, Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bakal mempelajari laporan terkait upaya penggusuran paksa di Ibu Kota Nusantara (IKN0 di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

AHY bakal berkoordinasi dengan Otorita IKN dan menjamin masyarakat tidak menjadi korban dalam proyek pembangunan pemerintah.

"Apapun isu termasuk tanah sengketa ada masalah kepemilikan tanah di lokasi pembangunan IKN, yang belum tuntas selalu ada jalan solusinya. Memang yang paling ideal kembali pada aturan berlaku, tapi tidak selalu seperti itu kita harus memahami sejarah dengan latar belakangnya," kata AHY usai acara “Peluncuran laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023” di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Pusat,  Kamis (14/3).

Ia mengatakan,  Presiden Joko Widodo selalu menekankan bahwa pembangunan IKN harus dijalankan dengan baik. Sehingga akan berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat yang ada di lokasi pembangunan maupun di sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia.

“Aspek ekonomi dan kesejahteraan menjadi kekuatan dari semangat pembangunan IKN itu sendiri,” ujarnya menegaskan.

AHY mengatakan   sering mendapatkan arahan agar pembangunan jangan sampai menimbulkan korban dalam masyarakat, terlebih diperlakukan dengan tidak adil.

Menurutnya, harus ada penyelesaian yang menguntungkan dua belah pihak, terutama masyarakat, misalnya melalui skema relokasi serta penggantian kerugian, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain.

Baca juga:

• IKN, Jatam Kecam Upaya Pengusiran Paksa Masyarakat Adat
• Konflik Agraria Meningkat di Satu Dekade Pemerintahan Jokowi
• Jokowi: Optimisme Investor ke IKN Meningkat Usai Pemilu 2024

Sebelumnya  Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengecam upaya relokasi paksa yang dilakukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap ratusan masyarakat adat yang bermukim di sana. Koordinator Jatam Nasional, Melky Nahar mengatakan, menuntut Presiden Jokowi termasuk Kementerian ATR/BPN dan Badan Otorita IKN untuk segera menghentikan upaya paksa menggusur rumah-rumah warga.

"Karena warga punya hak yang sama gitu ya atas tanah, atas ruang hidupnya. Kami mendesak pemerintah untuk segera hentikan upaya paksa ini. Pastikan warga tetap bertahan di situ, pemerintah justru mesti memberikan legalitas secara hukum terhadap warga, sehingga mereka punya kedaulatan penuh atas ruang hidupnya," katanya.

Merespons hal itu, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono membantah bahwa telah melakukan relokasi paksa terhadap masyarakat adat.

Bambang mengaku telah membentuk forum komunikasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan para investor yang masuk ke IKN.

"Saya kira prinsipnya sekali lagi kita tidak akan menggusur semena-mena ya dan komunikasi itu berjalan sekarang," kata Bambang di Istana Merdeka, Rabu (13/3/2024).

Bambang Susantono juga membantah telah memberikan tenggat 7 hari pada masyarakat adat untuk meninggalkan wilayah IKN. 

Editor: Rony Sitanggang