Penggantian Jalan Merdeka Barat Dan Timur Masih Kontroversial

KBR68H, Jakarta - Pengantian nama Jalan Merdeka Barat dan Timur masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

KBR68H, Jakarta - Penggantian nama Jalan Merdeka Barat dan Timur masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ketua Panitia 17, Jimly Asshiddiqie mengatakan, penggantian Jalan Merdeka barat menjadi Ali Sadikin dan Merdeka Timur menjadi Soeharto tengah dibahas panitia 17 bersama pemerintah daerah DKI Jakarta. Kata dia, penggantian nama jalan ini sudah hampir selesai dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Masing-masing orang punya idenya yang paling benar. Termasuk apalagi menyangkut nama mantan Presiden Soeharto, itu kan ada kontroversialnya. Pasti ada alasan logis kepada masing-masing penyusun ide, semua masuk akal. Tapi akhirnya kita kan harus mengambil keputusan, yang mengambil kepusan ya akhirnya Pemda, setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk presiden, karena ini menyangkut dengan tempat strategis,” kata Jimly saat dihubungi KBR68H, Minggu (1/9).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyikapi rencana penggantian empat nama ruas Jalan Merdeka. Juru Bicara Pemprov DKI, Eko Haryadi mengatakan, Pemda belum membahas usulan sejumlah nama jalan yang diserahkan Tim Panitia 17. Apalagi, kata dia, pengubahan nama jalan itu merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

"Sepanjang yang saya tahu hal ini diusulkan oleh sebuah tim yang menyebut diri sebagai Tim 17, itu yang pertama. Yang kedua, Jalan Medan Merdeka itu kelasnya kelas nasional. Jadi yang punya tanggung jawab adalah Pemerintah Pusat. Pemerintah DKI sebagai salah satu yang dimintakan pertimbangan belum ada sikap," ujar Eko kepada KBR68H di Jakarta, Minggu (1/9).

Sebelumnya, Jalan Merdeka akan diganti dengan Jalan Soekarno, Bung Hatta, Soeharto dan Ali Sadikin. Namun, Pemprov DKI, MPR dan Tim Panitia 17 hanya menyetujui penggantian nama Jalan Merdeka Utara menjadi Soekarno dan Jalan Merdeka Selatan menjadi Bung Hatta. Sisanya masih menyisakan silang pendapat.

Editor: Nanda Hidayat