Pengamat: Mustahil Prabowo-Gibran Bentuk Zaken Kabinet

""Akan terjadi di mana kabinetnya enggak profesional, tapi benar-benar dijadikan alat tukar bagi partai partai politik maupun orang yang dianggap berjasa buat pemerintahan dia.""

KBR, Jakarta – Calon presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kini tengah merangkul partai politik rival dalam Pemilu 2024.

Politik rangkul-merangkul ini disinyalir bakal membentuk koalisi gemuk di masa pemerintahan Prabowo-Gibran dengan pembagian jatah kursi menteri untuk partai politik pendukungnya.

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan koalisi pemerintah yang terlalu besar bisa membut fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menjadi lemah karena minimnya pihak oposisi.

Berikut pernyataan pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti kepada Ardhi Ridwansyah dari KBR.

Mungkinkah kabinet zaken terwujud di masa pemerintahan Prabowo-Gibran?

Kalau saya sih sudah pesimistis dengan zaken kabinet. Menurut saya, modelnya (kabinet) Jokowi kemarin yang saya yakin sekali bakal disalin oleh Prabowo.

Akan terjadi di mana kabinetnya enggak profesional, tapi benar-benar dijadikan alat tukar bagi partai partai politik maupun orang yang dianggap berjasa buat pemerintahan dia.

Jadi menurut saya enggak ada zaken kabinet, pasti jadi alat tukar lagi nih jabatan menteri dan wakilnya.

Apa dampak koalisi gemuk bagi demokrasi dan kondisi pemerintahan ke depannya?

Kalau buat pemerintahan, dari kacamata pemerintah nanti, mereka akan gampang banget tuh mau kebijakan apa aja enggak ada yang menentang.

Kayak Jokowi selama delapan tahun terakhir ini kan. Jokowi mau bikin undang-undang apa aja langsung dikasih sama DPR. Enggak ada kritik. Enam hari jadi UU Minerba. Dua minggu jadi revisi UU KPK. Karena DPR sudah dijinakkan. 

Banyak banget partai-partai politik yang ditawari jabatan menteri, dan memang jadi menteri. Kayak Airlangga Hartarto, Zulkifili Hasan, bahkan Prabowo sebagai Menhan.

Tapi kalau dampaknya bagi demokrasi kita adalah pemerintahnya berjalan dengan pengawasan yang minim. Padahal kalau bicara demokrasi, harus ada check-nya. Kekuasaan tidak bisa dibiarkan terlalu besar.

Evaluasi Anda terkait susunan kabinet pemerintahan Jokowi periode satu dan dua?

Menurut saya sangat parah, dengan tidak profesionalnya kabinet Jokowi terutama di term kedua. Jadi karena kebanyakan jabatan menteri itu hanya balas jasa dan menjinakkan partai politik.

Kayak misalnya kalau bicara evaluasi Kementerian Pertahanan. Itu kalau dievaluasi parah bener. Kenapa bisa ada food estate misalnya? Atau kenapa pembelian alutsista menyisakan persoalan-persoalan indikasi korupsi? Itu aja bisa dievaluasi. Anggarannya dibikin gede banget tapi gak akuntabel, sedangkan dengan dalih itu rahasia negara, Prabowo enggak pernah mau buka anggaran Kemenhan itu berapa.

Baca juga:

• TKN Pastikan Tak Ada Politik Transaksional dalam Pembentukan Kabinet Prabowo
• Menkominfo tentang Isu Jokowi Titip Nama Menteri di Kabinet Mendatang

Editor: Agus Luqman

• kabinet Prabowo
• koalisi Prabowo
• Koalisi Indonesia Maju
• Prabowo-Gibran