Pemilu 2024, PBNU: Abaikan Klaim Atas Nama NU

"Kami persilakan kepada masyarakat termasuk warga NU untuk menilai partai-partai politik yang ada ini secara rasional."

KBR, Jakarta- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah hubungan PBNU erat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Katanya, hubungan PBNU dengan PKB sama dengan tidak eratnya hubungan dengan partai politik (Parpol) lain.

Gus Yahya membenarkan dibentuknya PKB atas gagasan PBNU. Tapi menurutnya, PBNU hanya membentuk dan menggagas PKB, tidak untuk menjadi alat politik dan PBNU dan PKB berada di jalan yang berbeda.

“Silakan jalan dan berkompetisi secara rasional dengan yang lain secara rasional. Dan kami persilakan kepada masyarakat termasuk warga NU untuk menilai partai-partai politik yang ada ini secara rasional. Secara rasional itu dilihat kredibilitasnya, dilihat prestasinya, track record-nya dan seterusnya. Tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers Munas dan Konbes 2023 secara daring melalui TVNU (Televisi Nahdlatul Ulama), Jumat (15/9/2023).

Gus Yahya mengatakan, jika ada pengurus NU masuk ke parpol itu menjadi urusan pribadinya bukan NU.

“Saya ini termasuk pendiri PKB dan saya tidak pernah keluar ke PKB sampai hari ini. Tapi sebagai ketua umum PBNU, saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam PKB,” ungkapnya.

Ia menambahkan, tidak boleh mencampur urusan PBNU dan PKB, karena bisa melanggar norma organisasi.

Baca juga:

• Ngobrol Gayeng, Pimpinan Muhammadiyah Kunjungi PBNU
• Usai Diperiksa KPK, Cak Imin: Saya Sudah Jelaskan Semua

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) akan berlangsung Senin hingga Rabu (18-20 September 2023). Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama merupakan forum tertinggi setelah Muktamar dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Dikutip dari situs NU, Munas-Konbes akan memutuskan sejumlah rekomendasi. Koordinator Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2023 Ulil Abshar Abdalla mengatakan, rekomendasi yang bersifat eksternal mencakup tiga poin penting.

Pertama, soal ke-NU-an serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, isu-isu domestik atau persoalan di dalam negeri. Ketiga, berkaitan dengan masalah-masalah global.

Kata Ulil, poin pertama  dibuat  untuk memberikan panduan kepada warga NU menghadapi pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres).

Editor: Rony Sitanggang