Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Penurunan Prevalensi Stunting

"Karena tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu yang relatif singkat 4-5 persen penurunannya,"

KBR, Jakarta- Anggota Komisi Kesehatan DPR RI, dari fraksi Golkar, Yahya Zaini menilai pemerintah gagal menurunkan prevalensi stunting atau tengkes sesuai target, sebesar 14 persen pada 2024. Dia beralasan, penurunan prevalensi stunting selama ini belum signifikan. 

"Tahun 2024 itu 14 persen dengan kurun waktu yang relatif pendek rasanya sangat mustahil target 14 persen bisa dicapai. Oleh karena itu saya dapat mengatakan bahwa program nasional percepatan penurunan stunting ini gagal. Karena tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu yang relatif singkat 4-5 persen penurunannya," ujar Yahya dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2024).

Anggota Komisi Kesehatan DPR, Yahya Zaini mengatakan, rendahnya capaian prevalensi stunting akibat penerapan strategi penurunan angka stunting yang belum terintegrasi.

"Yang menjadi penyebab kegagalan percepatan stunting ini yaitu karena program-program pemerintah tidak berjalan secara efektif. Jadi begitu banyak program yang dilakukan Kemenkes dan BKKBN mulai dari pranikah atau remaja, kemudian ibu hamil itu semua belum tepat. Ini perintah saya kira belum menemukan program krusial yang dapat mencegah dan mempercepat penurunan stunting," ucapnya.

Yahya mendorong seluruh pemangku tanggung jawab untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program penurunan stunting.

Baca juga:

• Atasi Tengkes, Kemenkes Gencarkan Pelatihan SDM 
• Presiden Jokowi Klaim Angka Stunting Turun 21,5 Persen

Akurasi Data

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya mengoptimalkan akurasi data stunting dari seluruh daerah. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, caranya dengan memastikan pemenuhan alat antropometri sesuai standar di seluruh posyandu dan faskes. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kita melatih SDM-nya supaya bisa mengukur dengan benar. Nah ini yang sekarang masih berjalan. Karena ada SDM-nya tidak disiplin. Dia masukin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan dia sudah masukkan (data stunting). Ada juga yang cara ngukurnya masih salah. Misalnya mengukur berat badan itu nggak boleh pakai baju atau jaket, dia masih pakai jaket," ucap Budi dalam kesempatan yang sama.

Menteri Budi menargetkan untuk memperluas cakupan sasaran perbaikan data stunting hingga mencapai 90 persen. Cara lain yang akan dilakukan, yaitu menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran di posyandu dan faskes, hingga validasi secara berkala oleh bidan maupun dinas kesehatan.

Dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting balita nasional mencapai 21,5 persen. Jumlah itu turun 0,1 persen ketimbang tahun sebelumnya.

Editor: Muthia Kusuma