PDIP: Kompetensi, Integritas dan Akseptabilitas Syarat Duduk di Kabinet

Mereka akan fokus ke tiga syarat ini dan menanggalkan atribut partai para calon bila dia tergabung dalam partai tertentu.

KBR, Jakarta – Politisi senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan ada tiga syarat dalam memilih calon yang duduk dalam kabinet Jokowi-JK. Ketiga syarat itu adalah kompetensi, integritas dan akseptabilitas.

Karena itu tambahnya dalam mengusulkan nama-nama kandidat, mereka akan fokus ke tiga syarat ini dan menanggalkan atribut partai para calon bila dia tergabung dalam partai tertentu. 

Ini petikan wawancara selengkapnya dalam Program Sarapan Pagi KBR (23/7).

Bagaimana kira-kira teman-teman di PDIP melihat pergerakan teman-teman yang ada di Koalisi Merah Putih?

“Sebenarnya kami menghargai sikap teman-teman di Koalisi Merah Putih, mereka juga teman kami. Kalau di DPR itu mereka bahkan menjadi sahabat kami, teman-teman di Gerindra misalnya selama 4 tahun lebih terus menerus bersama kami di DPR. Bahkan kalau melakukan pandangan fraksi kami berkoordinasi tenaga-tenaga ahli kami bekerja sama. Jadi itu sebabnya bagi kami apapun yang akan dilakukan tidak boleh mengganggu persahabatan dan persaudaraan di antara kami. Itu sebabnya saya tidak suka menggunakan istilah menang kalah, kami sama-sama partai yang ideologis itu sebabnya saya menggunakan istilah juara 1 dan juara 2 sama-sama juara cuma kali ini yang suaranya lebih banyak sehingga jadi juara 1.”

Yang kalah ini barangkali sekarang ini mencoba melemahkan demokratisasi, mengail di air keruh ya?

“Tapi pernyataan Pak Prabowo kemarin akan mengambil langkah-langkah damai harus kita hargai.”

Kita melihat sudah mulai ada manuver-manuver, kira-kira yang paling memungkinkan siapa yang bisa digandeng?

“Sebenarnya kami titik tolaknya bukan siapa yang digandeng. Dalam diskusi internal kami, misalnya dalam identifikasi orang-orang yang bisa duduk dalam kabinet sejumlah teman kami justru mengusulkan nama-nama yang akan mengejutkan banyak orang. Karena referensinya adalah kapasitas, integritas, dan akseptabilitas. Jadi misalnya dalam identifikasi itu kami memasukkan nama seperti Pak Drajat Wibowo dari PAN, Pak Luman Hakim Saefudin dari PPP, bahkan Fadli Zon dari Gerindra pun kami masukkan dalam daftar. Karena bagi kami mengelola Indonesia yang beragam ini dibutuhkan persatuan yang kuat di antara segenap komponen bangsa agar cita-cita kita bersama bisa didekati.”

(Baca juga: Jokowi Isyaratkan 3 Partai Anggota Koalisi Merah Putih Positif Merapat)

Pak Fadli Zon mau diusulkan apa?

“Fadli Zon adalah seorang tokoh pemikir yang baik, visioner, artikulatif cara menjelaskan persoalan menjadi jelas. Tentu kita terlalu awal untuk berbicara seperti apa tetapi intinya adalah semangat kami adalah kita bersatu untuk menyongsong Indonesia masa depan yang lebih baik menghadapi tantangan yang lebih berat. Komunikasi selama ini juga terbuka terus, misalnya dengan PPP komunikasi kami sangat baik, dengan Demokrat komunikasi kami baik, PAN juga. Di DPR kami bertemu dan berdiskusi.”  

Kemarin sempat ada yang bilang dari kubu PDIP bahwa tidak akan membahas lagi masalah-masalah koalisi sampai pengumuman dan sebagainya. Apakah sudah mulai ada suara-suara juga yang mengerucut kira-kira harus bersikap seperti apa?

“Kami membuka pintu untuk siapa saja. Tetapi kami karena preferensi awalnya tidak transaksional, jadi acuan kami adalah komitmen bersama untuk membangun secara bersama-sama menghadapi tantangan masa depan yang lebih berat. Siapapun presidennya sebenarnya kita semua sudah sadar tantangan kita berat sekali. Kalau kita memiliki ideologi yang relatif sama, waktu kita berdebat di acara-acara televisi kami banyak hal yang mirip satu hal dengan yang lain.”

Tapi kalau soal koalisi tak bersyarat ini bagaimana Jokowi memastikan bahwa pimpinan partai yang bergabung tidak merongrong meminta jatah kursi?

“Tentu sekali lagi ikatannya adalah ikatan komitmen bersama. Komitmen bahwa kita menghadapi tantangan yang sama di masa depan, kita harus memecahkan persoalan ini bersama, manajemen kekuasaan untuk melayani dan mengabdi untuk kepentingan rakyat. Saya kira kalau titik tolaknya itu bukan jabatan, peluang atau potensi untuk memaksimalisasi rejeki dan upeti dari jabatan-jabatan itu bisa dipersoalkan.”

Tadi sempat disinggung soal nama-nama yang mungkin profesional walaupun mungkin bisa berasal dari kalangan partai politik ya?

“Tiga hal itu kapasitas artinya kompetensi, integritas atau kejujuran, kemudian akseptabilitas.”

Walaupun dari partai politik?

“Bisa orang-orang seperti itu ada di jajaran birokrasi, partai politik, kaum profesional, lembaga swadaya masyarakat.”

Jadi postur kabinetnya akan campur antara politisi dengan teknokrat ya?

“Iya itu selalu saya kira.”

Soal usulan untuk kabinet itu dari Demokrat ada?

“Ada. Kami tim sukses itu berdiskusi secara terbuka membicarakan struktur kabinet. Saya kira setiap pasangan capres-cawapres ketika mereka maju sudah membayangkan, berimajinasi pemerintahan seperti apa yang akan dibangun dan dalam proses identifikasi itulah muncul nama-nama. Kita melepaskan atau menanggalkan atribut partai-partai itu.” 

(Baca juga: Kontras Tolak Pelanggar HAM Masuk Kabinet Jokowi)