PDIP: Bukti Kekeliruan Formulir C-1 Sudah Dilaporkan ke KPU

Kubu pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla mencatat sekitar 30 persen formulir C1 yang dipindai ke situs KPU keliru.

KBR, Jakarta - Jumlah pindaian atau scan Formulir C1 atau berita acara penghitungan suara bermasalah yang diunggah di situs resmi Komisi Pemilihan Umum KPU terus bertambah. Kubu pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla mencatat sekitar 30 persen formulir C1 yang dipindai ke situs KPU keliru.

Koordinator Tim Relawan Pemenangan Jokowi, Eva Kusuma Sundari mengatakan, telah menemukan bukti-bukti kekeliruan formulir C-1 yang sudah dilaporkan ke KPU. Berikut wawancara selengkapnya dalam Program Sarapan Pagi KBR (14/7).

Sejauh mana Anda melihat keseriusan KPU dalam mencermati kejanggalan formulir C1 ini?

“Sebetulnya KPU pada posisi standby ya ketika tim kami mendatangi lalu membawa data-data pembanding. Misalkan dari tiga sumber sebetulnya yang pertama laporan dari lapangan misalkan Kyai Baharuddin yang di Salatiga, hasil yang sebenarnya sekian kok diunggah sekian. Berikutnya laporan dari teman-teman yang memelototi website, misalkan saya saya dapat telepon dari teman relawan di Madrid itu angkanya 014 kenapa jadi 814 lalu saya laporkan lagi. Sumber ketiga adalah laporan-laporan yang sifatnya langsung, misalkan kemarin ada pencoblosan satu batalyon ikut nyoblos di Maluku itu kita juga laporkan.”

“Ada tim khusus yang terdiri dari para relawan selain kita mempunyai tim di tabulasi nasional untuk merespon juga hal yang sama. Mereka langsung ini terdiri dari relawan dan membentuk tim advokasi untuk pembenahan C1. Mereka dua hari yang lalu ke KPU membawa 15 berkas form C1 dari dua sumber tadi yang minta dikoreksi KPU-nya. Pertanyaannya sebenarnya KPU apakah melakukan koreksi internal saya tidak tahu. Tapi yang jelas KPU merespon apabila kita membawa persoalan berdasarkan data, baik itu berdasarkan data yang tidak benar dari lapangan maupun dari hitung-hitungan yang sudah diunggah di website.”

Berapa kira-kira catatan kejanggalan di dalam formulir C1?

“Saya bisa melihatnya kalau dari analisis website misalkan 30 persenan dari yang diunggah itu keliru ya. Itu yang kita khawatirkan jangan sampai kemudian data penjumlahannya tidak sama karena dibesarkan yang di atas lalu dipakai sebagai dasar untuk menghitung real count tanpa melihat ini benar atau tidak.”

Untuk mengubah atau memperbaiki data-data yang salah ini apa yang bisa dilakukan masing-masing pasangan calon?

“Tentu dari pihak kami dengan melihat adanya kekeliruan seperti itu melaporkan kepada KPU dan memastikan pada saat penghitungan nanti data yang sudah terkoreksi saja yang diolah KPU. Itu yang kita harapkan.”

Jumlahnya cukup banyak ya?

“Aduh banyak banget.”

Data terakhir yang tadi Anda sebutkan 30 persen itu dari berapa jumlahnya?

“Ini perkiraan kasar saya. Data yang terakhir dan beberapa kesalahan saya dapat dari teman-teman Maluku yang hari ini juga melaporkan ada kesalahan karena tidak sesuai dengan hasil manual TPS, tapi begitu hasilnya diunggah beda angkanya.”

Mungkinkah itu nanti di rekapitulasi direvisi?

“Itu yang harus kita pastikan data yang dihitung KPU untuk real count totalnya adalah data-data yang sudah terkoreksi. Bukan awal yang menurut penjumlahannya keliru, silang diganti angka 8, 3 menjadi 8, puluhan menjadi ratusan itu cukup banyak.”

Ini ulah PPS sendiri ya?

“Iya masih di level PPS.”

Karena Anda dari Jokowi-JK jadi kecenderungannya yang mengubah dari kubu Prabowo?

“Betul.”

Bisa jadi dari kubu sebelah juga akan menuding hal yang sama?

“Mungkin. Jadi silahkan saja pokoknya fokus kita sama. Tapi teman-teman selalu melihat dua aspek karena kalau mau penjumlahan mesti dari dua sumber dan itu selalu mau tidak mau ya ikut teranalisis.”

Sampai tanggal 22 nanti ini cukup tidak pengawasan terhadap sekitar 17 ribu TPS?

“Kita kerja keras. Karena kita mencoba supaya di PPK sudah beres, jangan sampai kemudian nanti rekap PPK mengandung kekacauan misalnya dengan angka-angka yang keliru. Jadi kita sekarang menyebar ke PPK agar supaya angka PPK itu sudah menghitung form yang terkoreksi tadi. Itu cara kita membantu KPU, mudah-mudahan KPU bisa merespon positif terhadap upaya kita ini sehingga tidak menumpuk kesalahan data.“

(Baca juga: Relawan Pemilu: KPU Harus Unggah Seluruh Pemindaian Formulir C1)

Jokowi bilang salinan formulir C1 sudah di tangan semuanya. Seluruhnya sudah di tangan?

“Iya sudah di tangan. Karena berdasarkan C1 yang kita kumpulkan itu kemudian membuat real count berdasarkan C1 internal kita plus mengkoreksi rekap dari PPK berdasarkan form C1 yang kita pegang. Kita tidak mungkin bisa koreksi kalau kita tidak punya data sendiri. “

Pengerahan kekuatan untuk mengawasi ini sudah dilakukan, artinya hampir semua PPS akan disambangi?

“Sudah ada dua instruksi dan DI Yogyakarta membuat langkah terobosan misalkan kalau nanti di PPK maka semua saksi di TPS harus hadir. Supaya bisa sekaligus klarifikasi.”

Suara-suara kurangnya di titik mana saja?

“Merata.”

Hampir semua?

“Iya terutama paling banyak perubahan di Bogor kita tengarai banyak sekali lonjakan angka yang kita harus kerja keras untuk mengkoreksi.”

Kemarin dari pusat tabulasi, Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah selesai?

“Sudah selesai.”

Itu mirip dengan hitung cepat?

“Mirip dan kita gembira dengan Sulteng, Sultra menang kita kaget.”

Di hitung cepat sebelumnya tidak terbaca?

“Terbaca sedikit. Tapi yang kita tidak hitung sebelumnya ada kejutan dan real count mengkonfirmasi itu.”

Kalau yang di Bangkalan bisa kosong perolehan untuk Jokowi apakah sudah diverifikasi?

“Terakhir ternyata tidak kosong itu masih awal dan angka kita 21 persen. Memang kita mendapat masukan ada perintah dari tokoh lokal di sana yang memaksa untuk buat perjanjian bahwa Jokowi 10 persen saja yang lainnya 90 persen tapi ternyata bisa ditembus naik menjadi 30 persen. Saya tidak berani kasih kontraknya itu tapi banyak orang mengkonfirmasi memang betul ada perjanjian kontrak.”    

(Baca juga: Perludem: Kejanggalan Formulir C1 Harus Dikawal)