Partai Demokrat Punya Rekam Jejak Buruk Penanganan Konflik Agraria

AHY diragukan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan agraria.

KBR, Jakarta- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut Partai Demokrat memiliki rekam jejak buruk dalam penanganan konflik agraria era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Itu sebab, menurut Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA, Benni Wijaya, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan putra SBY, diragukan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan agraria.

"Punya track record buruk sebenarnya dalam konteks penanganan konflik atau penyelesaian konflik agraria. Dari catatan kita itu di 10 tahun berkuasa itu kan terdapat 1500-an konflik yang terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh SBY atau Partai Demokrat ketika berkuasa dulu," kata Benni kepada KBR, Kamis, (22/2/2024).

Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA, Benni Wijaya, menambahkan, KPA mencatat masih banyak PR pemerintah dalam merealisasikan reforma agraria. AHY juga diragukan lantaran tak mempunyai latar belakang dalam penyelesaian kasus agraria.

Benni mendorong AHY memiliki kemauan politik dan melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk mengejar target reforma agraria.

"AHY, sebagai menteri baru punya PR besar, nih, bagaimana bisa mempercepat memahami seluk beluk persoalan agraria. Harus mau berkolaborasi dengan masyarakat sipil dalam konteks mendorong percepatan-percepatan PR yang selama ini masih yang banyak. Artinya memang, ya, harus punya kemampuan politik yang kuat, tidak hanya kemampuan politik, tapi kemauan politik yang kuat apakah mau bekerja sama dengan kita sipil, dengan gerakan kami, dengan gerakan reforma agraria untuk mempercepat penyelesaian persoalan agraria," katanya.

9 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Dalam rilis pers-nya kemarin, (21/2), KPA mencatat, selama sembilan tahun terakhir terjadi 2.939 letusan konflik agraria di berbagai sektor dengan luas 6,3 juta hektare.

Ribuan konflik itu mengakibatkan 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia menjadi korban. Selain itu, terdapat 2.442 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak dan 72 tewas di wilayah konflik agraria.

Menurut KPA, di sisa waktu sekitar 8 bulan, pemerintah seharusnya membuat terobosan politik untuk merealisasikan janji Presiden Jokowi, menyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah kepada petani.

Semisal dengan menunjuk menteri yang berpengalaman dan memahami berbagai persoalan agraria, bukan sosok yang butuh adaptasi dan perlu waktu belajar kembali ragam masalah agraria. Apalagi, penyelesaian konflik agraria sangat urgen di tengah sisa waktu yang menipis.

Bagi-Bagi Jabatan

KPA menyimpulkan penunjukan AHY tak lebih sekadar bagi-bagi jabatan menteri, alih-alih memberikan solusi realisasi permasalahan reforma agraria yang kian menumpuk. 

KPA menyebut Jokowi lebih memilih bagi-bagi jabatan ketimbang fokus mempercepat realisasi 9 juta hektare reforma agraria, seperti yang tertuang dalam janjinya di Nawacita.

Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik AHY sebagai menteri ATR/BPN di Istana Negara Jakarta, Rabu, (21/2). AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat menko polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur lantaran ikut kontestasi pilpres pada Pemilu 2024.

AHY Petakan Program Kerja

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku belum bisa menyampaikan fokus kerjanya delapan bulan ke depan di Kementerian ATR/BPN. Kata dia, saat ini dirinya masih memetakan program kerja yang belum berjalan di era Hadi Tjahjanto.

Itu disampaikan AHY usai menggelar Rapat Pimpinan Perdana di Kementerian ATR/BPN, Kamis, (22/02)

"Maka saya ingin buka satu per satu mana saja yang perlu kita lakukan percepatan karena harapannya tentu semua target itu bisa dicapai delapan bulan terakhir ini. Jadi saya baru hanya bisa menjelaskan di kesempatan ini bahwa kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan termasuk sengketa-sengketa tanah, baik itu individu, korporasi, termasuk juga komunitas," ujar AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis, (22/2/2024).

AHY menyebut, tidak semua persoalan pertanahan bisa diselesaikan secara langsung hanya oleh Kementerian ATR/BPN. Kata dia, banyak singgungannya dengan kementerian-kementerian lain.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan akan melakukan koordinasi komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Saya sudah berkomunikasi dengan sejumlah menteri terkait untuk mencari waktu, pertama-tama mencari waktu. Karena semuanya pasti punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi, saya ingin mencari waktu sebentar saja paling tidak menyampaikan kalau ada isu-isu strategis maupun teknis yang bisa diselesaikan cepat antara Kementerian ATR dengan Kementerian terkait lainnya," katanya.

Baca juga:

• Konflik Agraria Meningkat di Satu Dekade Pemerintahan Jokowi

Editor: Sindu