Ombudsman: Data Bansos Semrawut Sejak Awal Penyaluran

Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.

KBR, Jakarta- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut akar permasalahan yang membuat bantuan sosial (bansos) tidak merata dan tidak tepat sasaran, terletak pada data. 

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menyatakan pemerintah tidak memiliki basis data yang baik dari tingkat kementerian hingga kabupaten kota. 

Sehingga masalah bantuan sosial menjadi aspek paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman, yakni sebanyak 1.346.

"Karena memang problemnya memang pada data. Kalau saja kita memiliki data yang baik, koordinasi data yang baik, tidak akan terjadi misalnya orang yang tidak berhak mendapatkan bansos, mendapatkan. Sebaliknya orang yang seharusnya mendapatkan bantuan bansos, justru tidak mendapatkan. Ini sebenarnya persoalannya pada data," kata Rifai dalam konferensi pers daring, Rabu (5/8/2020).

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menyarankan Kementerian Sosial berkoordinasi dan berkolaborasi data dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Terjadi Sejak Awal Penyaluran

Sementara itu, anggota Ombudsman yang lain, Ahmad Su'adi menilai semrawutnya data penerima bansos ini sudah terjadi sejak awal penyaluran. 

Namun berangsur-angsur membaik, meski kini masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan, namun belum menerima.

Su'adi mengingatkan, permasalahan data penerima ini berpotensi terjadi semakin parah ketika banyak orang dari desa kembali ke kota. 

Untuk itu ia menyarankan pemerintah menahan orang-orang yang kadung balik ke desa, untuk tidak ke kota lagi. 

Dengan catatan pemerintah memberi jaminan bantuan sosial yang layak kepada mereka yang ada di desa.

"Ini akan terjadi kesemrawutan data lagi, pergeseran data. Oleh karena itu pemerintah harus berkonsentrasi pada pendataan kembali. Karena orang-orang yang kembali ke kota belum tentu mendapatkan kerja lagi," imbuhnya. 

Editor: Sindu Dharmawan