Media independen dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi sasaran serangan dengan narasi antek asing
Penulis: Tim Cek Fakta
Editor: Tim Cek Fakta
KBR, Jakarta - Koalisi Cek Fakta mencatat berkembangnya narasi soal keterlibatan asing dalam rangkaian demonstrasi menolak tunjangan DPR, akhir Agustus 2025 lalu.
Sejumlah pihak menyebut demonstrasi itu didalangi aktor asing, tanpa memberikan bukti jelas.
Menurut Co-Founder dan Fact-Check Specialist Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Aribowo Sasmito, tudingan itu bisa memperburuk ketidakpastian dan menciptakan ketakutan (fearmongering).
"Bahwa propaganda asing itu sesuatu yang belum terverifikasi kebenarannya, pihak asing yang mana dan siapa yang menjadi dalangnya,” ungkap Aribowo kepada KBR. Mafindo merupakan bagian dari Koalisi Cek Fakta.
Merespons hal ini, Koalisi mengimbau semua elemen masyarakat agar selalu berhati-hati dan skeptis saat menerima informasi. Jangan menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya, berbasis klaim tanpa bukti, dan menciptakan ketakutan.
Selain itu kepada jurnalis, agar senantiasa mengedepankan verifikasi, hindari mengamplifikasi propaganda dan disinformasi, serta patuhi Kode Etik Jurnalistik.
Ari bilang, cara termudah mencegah penyebaran hoaks adalah bersabar untuk tidak membagikan informasi yang belum terverifikasi. Proses pemeriksaan fakta membutuhkan waktu dan tidak bisa terburu-buru.
Media independen seperti Tempo, Project Multatuli, dan Konde, serta organisasi masyarakat sipil seperti Remotivi dan LBH Jakarta, juga menjadi sasaran narasi "antek asing". Hal ini menjadi sorotan Kelompok Kerja Anti-Disinformasi Indonesia (KONDISI)
“Serangan disinformasi terhadap media independen dan organisasi masyarakat sipil, mereka dituduh menerima pendanaan dari lembaga asing yang bertujuan menggerakkan demonstrasi tersebut. Serangan ini beredar masif di platform X,” kata Direktur KONDISI Damar Juniarto melalui keterangan tertulisnya.
Damar menegaskan, tuduhan “antek asing” adalah upaya melemahkan kredibilitas media independen, yang bekerja dengan Kode Etik Jurnalistik dan disiplin verifikasi.
Keterangan foto: Ilustrasi narasi "antek asing" dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI)
Narasi antek asing juga berulang kali diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di berbagai kesempatan, misalnya saat menanggapi protes #IndonesiaGelap, Februari 2025 dan ketika pidato di Hari Kesaktian Pancasila, Juni 2025.
Menurut Damar, retorika antek asing mengabaikan fakta bahwa setiap warga memiliki hak dan independensi untuk melontarkan kritik dan menggalang aksi protes untuk menuntut akuntabilitas pemerintah dan elite politik.
“Ada pihak-pihak yang tidak ingin masyarakat mendapatkan informasi akurat, relevan, dan faktual dari kondisi yang sekarang ini terjadi dan sibuk mendistorsi informasi untuk membenturkan masyarakat dengan media independen, aktivis, dan pembela HAM. Maka dari itu, kita jangan sampai terpengaruh dan harus terus mendukung kerja-kerja media dan masyarakat sipil dalam menyuarakan kondisi sebenarnya yang dialami Indonesia,” kata Damar.
KONDISI mendesak pejabat pemerintah dan anggota DPR menghentikan retorika “antek asing” dan membuka buka ruang komunikasi dengan publik.
Masyarakat juga diminta kritis ketika menemukan narasi-narasi yang memicu ketakutan, bisa jadi itu bentuk pengalihan dari isu sebenarnya.
Kepada pers dan jurnalis, Damar mendesak untuk tidak memperluas disinformasi dan retorika antek asing yang bertujuan mendelegitimasi media independen dan organisasi masyarakat sipil.
Sebelumnya, narasi antek asing sebagai dalang demonstrasi menolak tunjangan DPR juga didengungkan eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono. Hal ini dikritik pakar hukum tata negara dari Universitas Padjajaran, Susi Dwi Harijanti, dengan menyebut bahwa rangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu, dipicu ketidakpuasan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Bagaimana kriteria aspirasi dikatakan murni atau tidak tidak murni? Ketika rakyat berdemonstrasi menentang kenaikan PBB yang demikian tinggi, apakah itu bukan aspirasi yang murni?," ujar Susi.
“Tunjukkan dong, kalau itu asing. Memang pembangunan Indonesia enggak dibiayai asing? kereta cepat tidak didanai pinjaman-pinjaman asing? Ketika (era) Presiden Jokowi, proyek-proyek IKN emang tidak mengundang investasi asing? Pemerintah Indonesia pun menggunakan bantuan-bantuan asing,” tambahnya.
Baca Juga:
- Sri Mulyani Korban Deepfake, Bagaimana Deteksi dan Antisipasi Video Palsu?
- Survival Kit biar Mental Terjaga di Tengah Gelombang Unjuk Rasa
- Lagi Berselancar di Dating Apps? Hati-Hati Love Scamming!
Simak selalu Podcast Cek Fakta di laman KBR.ID atau platform mendengarkan podcast lainnya.
