MRP Minta Kelompok Bersenjata Tidak Berbaur dengan Warga Sipil

MRP meminta kelompok kriminal bersenjata di Papua tidak bergerilya atau berbaur dengan warga sipil.

KBR, Jayapura- Warga di sejumlah daerah konflik di Papua kini kehilangan hak-haknya. Semisal hak untuk memperoleh pendidikan layak, hak ekonomi, dan hak mendapatkan layanan kesehatan.

Itu terjadi karena saat ini kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata masih terjadi di sana, semisal di Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP)Timotius Murib mengutuk setiap tindakan kekerasan di Bumi Cenderawasih. MRP ialah lembaga negara dan representasi orang asli Papua.

"KKB melakukan penembakan terhadap seorang guru, membakar gedung sekolah dan lain lain. Ini kekerasan. Akibatnya masyarakat kita yang ada di wilayah konflik ini tidak menerima hak hak dasar mereka. Seperti pendidikan, ekonomi, kemudian hak kesehatan. Rakyat tidak menerima fasilitas dari pemerintah. Itu harus dipahami oleh teman teman, adik adik yang sekarang sedang melakukan kekerasan," kata Timotius Murib kepada KBR, Selasa (27/4/2021).

Ketua MRP Timotius Murib menyatakan tindakan kekerasan hanya melahirkan masalah lain yang dapat berdampak pada kehidupan warga sipil di daerah konflik.

MRP meminta kelompok kriminal bersenjata di Papua, tidak bergerilya atau berbaur dengan warga sipil. Sebab, hal itu akan membuat masyarakat sipil menjadi korban salah sasaran saat terjadi kontak senjata.

Sebelumnya, rangkaian kekerasan terjadi di Papua. Antara lain dua orang guru tewas diduga karena ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak. Korban pertama adalah guru SD bernama Oktovianus Rayo. Ia ditembak di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Kamis (8/4/2021).

Korban kedua, Yonatan Renden (28 tahun), yang merupakan guru honorer SMP N 1 Beoga. Ia diduga ditembak di Kampung Ongolan Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Jumat (09/04/2021).

Akhir pekan lalu, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, I Gusti Putu Danny Karya Nugraha tewas tertembak saat kontak senjata dengan KKB, Minggu (25/4/2021).

Setelah penembakan Kabinda Papua, Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI/Polri mengejar dan menangkap kelompok bersenjata di Papua.

Editor: Sindu Dharmawan