Mensos: 6 Juta Data Tak Layak Bansos

"Totalnya potensi kerugian negara (per bulan) 140 miliar"

KBR, Jakarta- Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan terdapat potensi kerugian negara per bulan sebesar Rp 140 miliar dari penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran. Data tersebut berdasar pencapaian bersama per Agustus 2023.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan pada hasil rekap hasil evaluasi Pencapaian bersama per Agustus 2023 perbaikan data daerah sebanyak 41 juta data dengan 6 juta data dinyatakan tidak layak oleh daerah.

"Totalnya potensi kerugian negara (per bulan) 140 miliar artinya kita harus kerja keras lagi saya berharap data itu bisa hapus, kita berikan 1 bulan untuk kita perbaiki bersama. Sekali lagi saya hanya mengesahkan usulan bapak ibu sekalian. Saya punya datanya, daerah ini berapa ASNnya, berapa yang diatas UMK itu kami punya," ujar Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam Utilasi NIK Untuk Perbaikan Tata kelola Penyaluran Bansos pada kanal Youtube StranasPK Official, Selasa (5/9/2023).

Sedangkan dari hasil evaluasi sejak 2022 Menteri Sosial, Tri Rismaharini sudah mendapati terdapat banyak penerima bantuan sosial dengan upah diatas UMK, selain itu juga terdapat Keluarga Penerima Bantuan (KPM) yang telah meninggal hingga terindikasi ASN.

Baca juga:

• Sengkarut Bansos, dari Penyaluran Tak Merata hingga Dikorupsi
• KPK Ringkus 3 dari 6 Tersangka Korupsi Bansos Beras, Kerugian Negara Rp127 Miliar

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyebutkan rekap hasil evaluasi Agustus 2023 terdapat sebanyak 435 ribu penerima sembako, dan 195 ribu PHK (Program Keluarga Harapan) dengan gaji diatas UMk. Selain itu, terdapat 3 ribu penerima sembako dan 6 ratus PHK oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Risma menunjukan data banyaknya masyarakat dengan rumah yang layak hingga transportasi pribadi yang layak menerima bantuan sosial. Dari hasil grading data dengan BPJS Ketenagakerjaan ditemukan 97 persen tidak layak menerima bansos atau 267 keluarga penerima manfaat.

Editor: Rony Sitanggang