Menko Polhukam: Media Harus Berani Ungkap Kecurangan Pilkada

Dalam penyelenggaraan Pilkada tahun ini, Pers juga diharapkan menjadi Penjaga Transparansi.

KBR, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan menilai media massa punya peran penting menciptakan Pilkada serentak yang damai melalui pemberitaan yang positif.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut, salah satu upayanya adalah dengan tidak menyebarkan berita bohong. Hal demikian, menurut Hadi, menjadi bagian dari menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan di tanah air.

Pernyataan itu disampaikan Hadi saat membuka acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) bertajuk 'Peran Strategis Media Massa Nasional dalam rangka Mendukung Pemberitaan Positif pada Pilkada Serentak 2024 Berjalan Kondusif, Aman, dan Lancar' yang disiarkan Youtube Kemenko Polhukam RI (4/9/2024).

"Untuk menjaga di ruang digital, menjaga di ruang publik, bahwa pemberitaan itu benar-benar kredibel, bertanggung jawab, tanpa adanya berita-berita hoax. Ini semua dalam rangka menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan. Dan endingnya adalah mencegah terjadinya gesekan yang berakibat pada perpecahan, terkoyaknya persatuan dan kesatuan bangsa, ini tanggung jawab kita semua, dari pemberitaan," ujar Hadi.

Hadi melanjutkan, media massa merupakan pilar keempat demokrasi yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada lancar.

"Peran media memberikan informasi yang kredibel dan bertanggung jawab agar masyarakat bisa menerima berita yang sebenar-benarnya tanpa adanya berita-berita hoax," katanya.

Hadi juga mengutip hasil survei Edelman Trust Barometer 2024 yang menunjukkan, Indonesia berada di peringkat kedua tertinggi dalam soal kepercayaan masyarakat terhadap media.

"Berarti apa? ini menunjukan bahwa masyarakat masih mempercayai media massa sebagai sumber utama informasi, ditengah persebaran informasi melalui media sosial," kata Hadi.

Pengawas Independen

Menko Polhukam juga mengatakan, Pers memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung kondusif, aman dan lancar.

Hadi menyebut, Pers merupakan Pilar Keempat Demokrasi, sehingga dalam pelaksanaan Pilkada, Pers juga berperan sebagai Pengawas Independen.

"Sebagai pengawas, media harus berani mengungkapkan jika terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam proses Pilkada. Baik itu yang dilakukan oleh calon, tim kampanye, maupun penyelenggara Pemilu dan tentunya adalah aparatur pemerintah. Dan didalam menjalankan fungsi tersebut, media harus tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan netralitas guna menghindari dampak negatif pada proses Pilkada," ujar Menko Polhukam di acara FKK Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Mendukung Pemberitaan Positif Pilkada Serentak 2024 (4/9/2024).

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menambahkan, dalam penyelenggaraan Pilkada tahun ini, Pers juga diharapkan menjadi Penjaga Transparansi.

Pers memiliki tanggung jawab besar memastikan penyampaian informasi yang jelas, akurat dan tanpa bias terkait proses Pilkada.

Menurut Hadi, penyampaian informasi yang faktual dan transparan menjadi kunci bagi masyarakat dalam memilih.

Baca juga:

PKS Tak Menyesal Batal Usung Anies di Pilkada Jakarta

Batal Nyagub, Anies: Demokrasi Bukan Hanya untuk Elite