Kota Yogya Tingkatkan Pelayanan Melalui Program PATEN

KBR68H,Jakarta - Ombudsman Indonesia baru saja merilis kualitas pelayanan publik seluruh lembaga dan instansi pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Sayangnya dibalik penilaian itu masih ada sejumlah daerah yang tidak mengalami kemajuan

KBR68H,Jakarta - Ombudsman Indonesia baru saja merilis kualitas pelayanan publik seluruh lembaga dan instansi pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Sayangnya dibalik penilaian itu masih ada sejumlah daerah yang tidak mengalami kemajuan pelayanan publik. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bahkan memperkirakan kualitas pelayanan publik di kabupaten/kota tak akan berubah jelang penyelenggaraan Pemilu tahun ini. Tapi kita juga tak bisa memungkiri jika sejumlah daerah, seperti Sragen dan Yogyakarta justru memiliki terobosan untuk meningkatkan pelayanan publiknya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono mengatakan, peningkatan pelayanan mutu Sumber Daya Manusia menjadi kunci pertama yang akan memengaruhi perbaikan pelayanan kepada masyarakat. "Kita bahkan melakukan pelatihan kepada RT RW dan tokoh masyarakat untuk ikut mensukseskan program Kota Yogya," kata Priyono dalam program Daerah Bicara KBR68H dan Tempo TV, Rabu (8/1).

Langkah kedua, imbuhnya, adalah belajar sambil bekerja. Mengamati kekurangan dan kelemahan instansi untuk menjadi bahan evaluasi setiap tahunnya.

Sejak dua tahun terakhir Kota Yogya sudah menerapkan sistem desentralisasi dengan adanya pelimpahan wewenang dari Kecamatan. Jurus ampuh pun digulirkan. Melalui program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) pengurusan izin HO (gangguan), dengan tanpa mengabaikan UPAL dan IPAL, kini bisa dilakukan kurang dari 3 hari. Kalau lebih dari tiga hari dilaporkan ke Kota dan inspektorat akan turun," jelas Priyono.

Tips berikutnya adalah mengawasi jam kerja pelayanan dan sikap legowo menerima kritikan dari masyarakat. Menurut Priyono, aparat di Kota Yogya harus santun saat dimarahi warga. Sikap ini diyakini mampu meredam kemarahan warga. "Pelayan harus bisa dan mau dimarahi Rakyat,"tegasnya.
Lain ladang, lain belalang, lain lubuk lain ikannya.

Pepatah ini menurut Priyono yang membedakan daerahnya dengan daerah lain. Namun menurut Priyono, apa yang sudah digagas daerahnya juga bsia diterapkan di daerah lain. Syaratnya dengan mempelajari topografi dan layout suatu daerah untuk menemukan rumus distribusi informasi. "Ada pepatah pelayanan yang baik, Siapa yang menguasai informasi dialah yang menguasai dunia," katanya. Untuk itulah Kota Yogya lantas mengembangkan sistem informasi mulai dari media net berjalan dan elektronik jalan untuk mempercepat pendistribusian informasi yang menjadi targetnya.

Priyono mencontohkan, Pelayanan Administrasi Terpadu yang masuk di Kecamatan Klaten secara online akan langsung terdata ke database Kota Yogya. Hal ini, dikatakan Priyono, menjamin kepastian data dan menghindari penyelewengan penyalahgunaan data. "Kalau ada perubahan masuk resmi ke Kota pasti dicari tahu kenapa ada perubahan," terangnya.
 
Kota Yogya sukses menjadi salah satu Kota yang inovatif dalam meningkatkan pelayanan kepada warganya. Ini tak lepas juga dari pengawasan warga setempat. Waskat (Pengawasan melekat) dibutuhkan semua unsur birokrasi. Mereka diwajibkan untuk memperbaiki unsur kelemahannya.
 
"Waskat selalu melekat bahkan waskat dari masyarakat, karena kita memberitahu kepada masyarakat tentang sistem anggaran yang ada di Kota Yogayakarta. Kita beritahu melalui pertemuan RT RW setiap setengah tahun. Di kecamatan triwulanan. Kita siarkan program pemerintah, anggaran pemerintah kepada masyarakat. Itu waskatnya Kota," jelas Priyono.

Jurus demi jurus telah berhasil dilakukan Kota Yogyakarta untuk berbenah, mulai dari meningkatkan pelayanan bagi warga sampai pada transparansi anggaran hingga ke tingkatan masyarakat. Tak salah jika pemerintah lantas memasukkan nama Kota Yogyakarta sebagai salah satu peserta United Nations of Public Service Award (UNPSA) tahun 2014.

Asisten Deputi Inovasi dan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Imanuddin mengatakan, pihaknya mengusung program UPIK (Unit Pelayanan Informasi Kota) yang bagus dan sudah berjalan. "Ini inspirasi bagi kabupaten kota lain. Pelayanan terpadu bahkan sangat -transparan. Salah satunya tiap ruangan disekat dengan kaca," katanya.
 
Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono menjelaskan, dengan UPIK informasi dari masyarakat akan sampai ke kepala daerah. "Misalnya masyarakat tidak tahu anggaran tak dipakai karena mungkin harga harga naik. Nha mikirnya masyarakat, anggaran dipakai aparatnya, kemudian lapor membuat surat ke UPIK ke kejaksaan. Nah nanti ditindaklanjuti anggarannya masih di negara. Namun Aparat harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Aparat abdi negara, itu abdi, pelayan masyarakat."ujarnya.

Di tahun 2014 Kota Yogya memiliki gagasan baru. Di antaranya dengan melibatkan Kecamatan dalam pengelolaan anggaran, mencapai pelayanan satu atap rampung di kecamatan, dan semua database terkumpul di pusat.
 
Editor: Doddy Rosadi