KontraS Desak LPSK Permudah Pengaduan Korban Penyiksaan

KBR, Jakarta- LSM HAM KontraS mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempermudah prosedur pengaduan korban penyiksaan.

KBR, Jakarta- LSM HAM KontraS mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempermudah prosedur pengaduan korban penyiksaan. Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras Arif Nur Fikri mengatakan, korban penyiksaan selama ini sulit mendapat perlindungan LPSK lantaran harus melapor dulu ke kepolisian. Hal ini, menurutnya, menghambat korban penyiksaan mendapatkan keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi.

"Ketika kita mendampingi korban, dia belum melapor ke polisi, dia tidak bisa diproses di LPSK. Sementara ini banyak kasus-kasus yang di propam yang tidak ditindaklanjuti oleh reskrim. Seharusnya LPSK ini punya peran, ketika misalnya dia tidak bisa melapor, dia bisa melapor ke LPSK. Jadi nanti didampingi LPSK untuk membuat laporan kasus penyiksaan ke polisinya," kata Arif di KontraS, (31/10).

"Karena selain mereka mendapatkan perlindungan dari ancaman dan intimidasi itu, mereka juga bisa mengajukan restitusi atas kasus penyiksaaan itu, jika memang itu terbukti," ujarnya lagi.

Arif Nur Fikri menambahkan, KontraS mencatat kasus penyiksaan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak Juli 2014 hingga Mei 2015, terjadi 84 kasus penyiksaan dengan pelaku terbanyak dari pihak kepolisian 35 kasus, TNI 9 kasus dan petugas sipir penjara 15 kasus. Kelompok yang rentan menjadi korban penyiksaan, diantaranya, warga miskin, tahanan politik, aktivis buruh dan petani, terduga teroris maupun kelompok separatis.

Editor: Dimas Rizky