Komnas HAM Minta Aparat Tak Represif Tangani Aksi 'Indonesia Gelap'

Kami menghimbau agar pada aksi saat ini aparat keamanan tidak mengedepankan pendekatan kekerasan untuk mengamankan dan membubarkan aksi dan mengedepankan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis

AUTHOR / Aura Antari

-

EDITOR / Resky Novianto

Rabu 19 Februari 2025 pukul 11.24 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengimbau aparat tidak menggunakan kekerasan dalam pengamanan puncak aksi 'Indonesia Gelap' pada Kamis, 20 Februari 2025. 

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, setiap warga negara yang sedang menggunakan haknya untuk merespons terhadap kebijakan pemerintah perlu diberikan ruang.

“Kami menghimbau agar pada aksi saat ini aparat keamanan tidak mengedepankan pendekatan kekerasan untuk mengamankan dan membubarkan aksi dan mengedepankan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis atau yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip asasi manusia,” ujar Anis dalam Diskusi Ruang Publik KBR - Menyalakan Keprihatinan dalam Aksi "Indonesia Gelap", Kamis (19/2/2025).

Anis menambahkan, kekhawatiran represifitas aparat terhadap demonstran ini berkaca pada aksi “Peringatan Darurat” Kawal Putusan MK di kawasan gedung DPR RI, Jakarta, Agustus 2024. 

Komnas HAM, kata dia, telah melakukan pemantauan di berbagai wilayah usai aksi Agustus lalu. 

Anis menyebut terdapat beberapa demonstran ditangkap secara sewenang-wenang.

“Negara memiliki tiga kewajiban dalam hak asasi manusia, yaitu menghormati, memenuhi dan melindungi. Artinya aksi yang terjadi kemarin merupakan kenikmatan bagi sebagian warga negara untuk menyampaikan pendapat," tutur Anis.

"Mungkin kebijakan dipandang top down gitu ya atau datangnya dari atas, tidak ada proses partisipasi bagi setiap warga negara," imbuhnya.

Baca juga:

- Pakar: Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran Bertentangan dengan Hukum, Rentan Digugat

Sebelumnya, belakangan ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk "Indonesia Gelap" di berbagai daerah, salah satunya di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Puncak aksi rencananya akan diselenggarakan bertepatan dengan Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilu 2024, Kamis (20/2).

Para mahasiswa mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran bertanggung jawab atas situasi negara yang kian memburuk.

Massa membawa sejumlah tuntutan di antaranya, cabut kebijakan efisiensi anggaran, evaluasi total program Makan Bergizi Gratis, hingga membatalkan revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Kejaksaan.