Ketua MPR: Persoalan KKB di Papua Perlu Pendekatan Kebudayaan

Selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan, namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.

KBR, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyinggung persoalan kelompok bersenjata di Papua dalam Sidang Tahunan MPR. Dia mendorong agar ancaman kelompok bersenjata segera diselesaikan, salah satunya dengan pendekatan kebudayaan.

"Di dalam negeri, saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan resistensi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan POLRI), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," ujar Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

Bamsoet menambahkan, penyelewengan terhadap dana otonomi khusus (otsus) juga harus ditindak tegas. Sehingga penggunaan dana otsus bisa tepat sasaran dan tidak merugikan kepentingan rakyat Papua.

Baca juga:

• Penanganan Konflik di Papua, Jokowi: Pendekatan Humanis Baik, Tapi Harus Tegas
• Libatkan Sipil untuk Tuntaskan Konflik di Papua

Sebelumnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mendesak pemerintah dan kelompok bersenjata di Papua melakukan jeda kemanusiaan untuk berdialog.

Ketua PBHI Julius Ibrani menilai, penanganan represif justru akan meningkatkan eskalasi konflik.

"Tadi salah satu riset PBHI mengatakan, semakin tinggi represi terhadap kebebasan berekspresi soal Papua, maka kebebasan berekspresinya akan semakin marak. Semakin dibungkam, dia akan semakin meledak. Pendekatan yang sama terkait dengan ini. Jadi semakin dia direpresi, maka akan semakin menimbulkan perlawanan. Dan hukum ini berlaku di manapun juga. Tidak tepat, itu (bantuan tempur dengan kekuatan maksimal-red) sangat sangat tidak tepat dan itu justru berpotensi mengorbankan lagi prajurit-prajurit yang sedang berjuang," ucap Julius kepada KBR, Kamis, (20/4/2023).

Julius mengusulkan agar pemerintah mengutus dosen, pakar HAM, maupun tokoh-tokoh perdamaian yang dipercaya Orang Asli Papua (OAP) ke Papua.

Editor: Wahyu S.