Ketika Harga Beras, Telur, Tomat Bikin Kelimpungan dan Picu Inflasi

Jokowi menyebut saat ini ada hampir 80 daerah mengalami kenaikan harga beras. Lalu hampir 90 daerah mengalami kenaikan harga telur. Serta lebih dari 80 daerah mengalami kenaikan harga tomat.

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog dan pemerintah daerah agar semaksimal mungkin menekan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan guna menekan inflasi.

Jokowi menyebut saat ini ada hampir 80 daerah mengalami kenaikan harga beras. Lalu hampir 90 daerah mengalami kenaikan harga telur. Serta lebih dari 80 daerah mengalami kenaikan harga tomat.

"Jalur gubernur, bupati dan walikota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan, sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Hati-hati dengan kenaikan beras, kita sekarang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini," ucap Joko Widodo saat Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, Selasa (17/1/2023).

Baca juga:

• Fokus APBN 2023, Jokowi: Penurunan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Pangan

Sepanjang tahun lalu, ada 23 provinsi yang mengalami laju inflasi lebih tinggi dari rata-rata nasional. Inflasi tertinggi antara lain Sumatera Barat dengan inflasi 7,43 persen dan Sulawesi Tenggara 7,39 persen. Sedangkan inflasi nasional sepanjang 2022 menurut Badan Pusat Statistik adalah 5,51 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut mendorong para kepala daerah mengendalikan laju inflasi dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Ia mengingatkan agar penyaluran APBD dapat tepat sasaran dan melindungi masyarakat dari risiko inflasi.

“Transfer ke daerah sangat penting untuk pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam hal ini untuk infrastruktur mempercapat logistik, untuk dana transfer umum bisa dialokasikan membantu masyarakat bahkan presiden sudah menyampaikan bisa dipakai untuk subsidi dari transportasi, sehingga menurunkan tekanan inflasi. Dana Desa juga bisa untuk menciptakan perbaikan produksi,” ucap Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan kebijakan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan mendorong geliat ekonomi di daerah. Salah satu indikasinya yaitu penguatan pajak daerah, terutama jenis pajak konsumtif.

Baca juga:

• Menkeu Dorong Realisasi Rp123 T Dana Pemda yang Mengendap di Bank

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah agar membentuk tim pengendali inflasi daerah dan satgas pangan untuk memantau berkala harga-harga komoditas pangan. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri La Ode Ahmad juga meminta pemda menjaga agar penyaluran subsidi energi tepat sasaran.

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Bogor mengklaim telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar untuk memantau perkembangan harga. 

Wakil Wali Kota Bogor Dedi Abdul Rachim mengatakan, pemerintah daerah juga membangun gudang bahan pangan untuk menjaga stok pangan, terutama beras.

"Sehingga ketersediaan pangan kita seperti beras, minyak, dan lain-lain, tidak selalu tergantung pada pihak ketiga. Kalau kita punya pergudangan untuk bisa memenuhi kebutuhan paling tidak di 14 pasar di kota Bogor, maka pasokan-pasokan beras misalnya, yang selama ini mungkin fluktuatif harganya karena memang terjadi kegagalan panen di daerah, itu bisa dipenuhi dengan adanya stok yang kita miliki," kata Dedie saat dihubungi KBR (17/1/2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS), sejak Juli 2022 beras menjadi penyumbang inflasi paling tinggi secara bobot dalam komoditas pangan. 

Pada bulan lalu, kenaikan harga beras berkontribusi pada inflasi sebesar 0,07 persen. Inflasi beras tertinggi terjadi pada September 2022 sebesar 1,44 persen.

Inflasi harga beras bahkan terjadi di wilayah sentra beras, Jawa Tengah. Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra mengatakan, pada bulan Desember terjadi defisit beras sehingga harganya mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Ya walaupun kita surplus atau 3,2 juta ton, namun kita defisit selama 6 bulan dalam satu tahun. Itu antara bulan Januari kita defisit, bulan Mei kita defisit. September, Oktober, November, Desember defisit karena kita musim tanam dan beras ketika dia panen truk dari Jakarta sudah pangkal di situ langsung diangkut ke Jakarta. Di Jawa Tengah kita mengambil dari Jakarta, padahal produksi dari Jawa Tengah,” ucap Rahmat dalam webinar yang disiarkan YouTube Indef, Selasa, (10/01/2023).

Baca juga:

• Pemerintah Diminta Lebih Aktif Mengendalikan Harga Komoditas Pangan

Pengamat ekonomi menilai pemerintah pusat dan daerah gagal mengantisipasi lonjakan permintaan komoditas pangan strategis seperti beras sehingga memicu inflasi. 

Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kondisi itu diperparah dengan keterlambatan impor komoditas pangan utamanya beras.

“yang tidak kalah penting juga adalah sekali lagi data. Data kerap kali menjadi masalah. Saya kira jadi data ini yang kemudian perlu disesuaikan agar dampak impor beras ke petani itu tidak begitu besar merugikan mereka,” Ucap Yusuf kepada KBR, Rabu, (18/1/2023).

Yusuf Rendy mendorong pemerintah pusat dan daerah menguatkan koordinasi terutama dalam hal penyediaan infrastruktur perdagangan.

Editor: Agus Luqman