BERITA
Kemenkopolhukam Akan Kaji Rekomendasi Simposium Anti-PKI
Kemenkopolhukam sudah terima draf rekomendasi simposium tersebut
AUTHOR / Yudi Rachman
KBR,
Jakarta- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tidak
mempermasalahkan hasil rekomendasi simposium Anti PKI yang bertolak
belakang dengan hasil simposium yang digagas Agus Widjojo, April lalu.
Kata Asisten Deputi III bidang Hukum dan HAM, Abdul Hafil, ada
perbedaan tinjauan dari kedua simposium yang sama-sama membahas Tragedi
1965. Ujarnya, simposium tandingan yang berakhir hari ini, mengambil
aspek dari sisi ideologi sedangkan simposium April lalu, mengambil aspek
sisi kesejarahan.
"Tidak ada masalah, tinjauannya kan berbeda, siapa pun yang memberikan masukan akan kita terima. Yang menentukan dan akan dibahas kepada Menteri," jelas Asisten Deputi III bidang Hukum dan HAM, Abdul Hafil kepada KBR, Kamis (2/6).
Namun kata dia, lembaganya akan menggodok hasil simposium dari keduanya
untuk dibahas yang kemudian akan diserahkan kepada presiden dan menjadi
sikap resmi pemerintah.
"Segala
sesuatunya diberi kepada pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam. Di
Polhukam ini akan dibicarakan lagi dengan sumber-sumbernya. Mungkin ada
sumber-sumber lain. Akan dibahas nanti di Polhukam menjadi masukan
pemerintah, bahan Menkopolhukam untuk melaporkan kepada presiden
rekomendasi apa yang paling tepat untuk penyelesaian hal tersebut," ujarnya lagi.
Abdul Hafil menambahkan, lembaganya
sudah menerima draf rekomendasi dari panitia simposium anti PKI. Namun
kata dia, lembaganya akan menunggu rekomendasi resmi yang akan
disampaikan langsung oleh panitia kepada Menkopolhukam sebagai masukan
penyelesaian pelanggaran HAM 1965.
Simposium tandingan yang digalang purnawirawan Kiki Syahnakri, rampung hari ini. Dari situ dihasilkan 9 rekomendasi. Diantaranya menolak rekonsiliasi dan PKI yang harus meminta maaf kepada rakyat serta pemerintah.
Terkait hasil rekomendasi tersebut, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65) Bedjo Untung meminta pemerintah tidak menanggapinya. Ujarnya, argumentasi yang disampaikan dalam simposium
itu bertolak belakang dengan kenyataan dan penuh rekayasa yang dilakukan
oleh antek Soeharto dan penjahat HAM. Dia mencontohkan perihal hasil
rekomendasi yang menyebut PKI harus meminta maaf kepada pemerintah.
Justru kata dia, merekalah yang menjadi korban peristiwa tersebut. (Baca lengkapnya: Simposium Tandingan Rekomendasikan Tolak Rekonsiliasi)
Editor: Dimas Rizky
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!