Kemenkeu Gandeng Ekonom Daerah Bantu Pemda Efektifkan Anggaran

"Jadi tidak hanya semata-mata masalah perimbangan keuangan atau masalah transfer. Tapi masalah ekonomi secara general maupun kebijakan fiskal secara general."

KBR, Jakarta– Kementerian Keuangan menggandeng ekonom di daerah untuk membantu pemerintah daerah mengelola anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, program yang bernama “regional economist” itu sudah ada sejak Kemenkeu dipimpin Agus Martowardojo, tetapi saat itu belum efektif.

Kini, kata Bambang, Kemenkeu akan menggandeng ekonom berkualitas dari berbagai universitas di tiap provinsi.

“Mereka juga kita minta menyampaikan apa permasalahan di daerah yang perlu diketahui pusat. Jadi tidak hanya semata-mata masalah perimbangan keuangan atau masalah transfer. Tapi masalah ekonomi secara general maupun kebijakan fiskal secara general. Jadi tidak harus bicara apakah DAU (dana alokasi umum) cukup apa tidak, DAK (dana alokasi khusus) cukup atau tidak. Itu adalah apa yang sudah kita punya dan awasi terus, kita monitor supaya apa yang mereka kerjakan juga efektif,” kata Bambang di kantor Bank Indonesia, Jumat (22/04/16).

Bambang mengatakan, tugas utama regional economist itu adalah menyosialisasikan setiap kebijakan kemenkeu kepada pemda di daerah masing-masing. Nantinya, informasi untuk para ekonom itu akan terus diperbarui agar pemda mengikuti setiap perkembangan kebijakan. Selain menyampaikan kebijakan pemerintah kepada pemda, kata Bambang, para ekonom juga harus melaporkan setiap perkembangan dan menampung aspirasi pemda.

Bambang berujar, dalam praktiknya, para ekonom menjalin mitra dengan perwakilan Kemenkeu di daerah masing-masing. Bambang mengatakan, kementeriannya memiliki kantor wilayah (kanwil) di semua provinsi di Indonesia, bahkan ada yang lebih dari satu, yakni kanwil pajak, beda-cukai, pembendaharaan negara, dan kekayaan negara. Sehingga, koordinasi antara ekonom dan perwakilan Kemenkeu bisa berjalan lancar.

Hari ini, Bambang mengeluhkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang rendah kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia. Bambang mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) cenderung mengendapkan uang di perbankan (idle), sehingga serapan dananya rendah. Padahal, kata Bambang, belanja modal dan barang yang tinggi di daerah justru akan baik untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. 

Editor: Rony Sitanggang