Kemendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Tak Lapor Upaya Pengendalian Inflasi

"Satu per satu yang kami nilai tidak melaporkan sama sekali dan kondisi inflasinya tidak baik, sudah kita usulkan untuk ganti,”

KBR, Jakarta-  Sebanyak 47 Pemerintah Daerah (Pemda) tidak menyampaikan laporan harian sama sekali terkait upaya pengendalian inflasi di daerah masing-masing sepanjang pekan ke-4 bulan Mei 2024. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir mengatakan, Pemda itu di antaranya pemerintah Kota Subulussalam, Kota Banjar, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Manado, Kabupaten Yahukimo, Kota Sorong.

Tomsi menegaskan jika kembali tidak melaporkan sama sekali upaya pengendalian inflasi dan ditambah kondisi inflasinya buruk maka  akan diusulkan  agar kepala daerah tersebut  diganti.

“Bisa kita lihat di situ Kota Subulussalam, ini walikotanya baru, kemudian Banjar, Bantul, Sleman, terus sampai ke bawah dan teman-teman di Papua, tidak ada alasan untuk tidak melaporkan. Satu per satu yang kami nilai tidak melaporkan sama sekali dan kondisi inflasinya tidak baik, sudah kita usulkan untuk ganti,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2024 dipantau via kanal Youtube Kemendagri RI, Senin (27/5/2024).

Dia pun meminta jajarannya untuk mengawasi Pemda yang tidak mengirim laporan untuk diabsensi, apakah tindakan yang sama diulangi lagi atau tidak di pekan berikutnya.

“Bagaimana mau berbuat, bagaimana kita tahu sudah melakukan usaha kalau laporan saja tidak ada? Terus gimana kita mau menilai bahwa sudah melakukan kegiatan di kota atau kabupaten tersebut. Saya minta absenkan betul ini dalam satu bulan, ada enggak yang berulang dalam setiap minggu tidak melakukan pelaporan ini,” jelasnya.


Baca juga:

• 2025, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen
• Mendagri ke Kepala Daerah: Jangan Terlena Inflasi 3,05 Persen

Kata Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, laporan upaya pengendalian inflasi daerah ini penting guna mencari solusi dari adanya kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang begitu berpengaruh kepada masyarakat.

“Ini adalah kebijakan bapak presiden guna meringankan masyarakat suatu program yang sangat mulia dan serius. Kita lihat bapak presiden kemana pun beliau kunjungan yang dicek pertama kali adalah ke pasar dan beliau bertanya kepada para pedagang mengenai harga-harga. Itu bentuk tanggung jawab yang besar karena harga-harga ini lah yang amat dirasakan masyarakat. Kenapa? Karena barang sembako ini kita makan tiga kali sehari sehingga sangat terasa jika ada kenaikan harga,” tuturnya.

Adapun laporan yang dimaksud di antaranya berisi pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting serta melaksanakan operasi pasar murah dengan dinas terkait.

Editor: Rony Sitanggang