Kapuspen TNI : Pelapor Tidak Bisa Tunjukkan Pelaku Pendata Preferensi Warga

Tapi ia berjanji bila memang ada anggota Babinsa yang melakukan hal ini, akan diberi sanksi tegas.

KBR, Jakarta - Warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku bintara pembina desa (babinsa).

Kapuspen TNI, Fuad Basya, mengatakan dari hasil pengecekan yang dilakukan sesuai perintah Panglima TNI, pelapor tidak bisa menunjukkan yang mana pelakunya. Tapi ia berjanji bila memang ada anggota Babinsa yang melakukan hal ini, akan diberi sanksi tegas.

Berikut paparan lengkap Kapuspen TNI, Fuad Basya, dalam Program Sarapan Pagi KBR (6/6).

Bagaimana Anda menjawab kabar tentang adanya Babinsa yang mendata warga untuk diarahkan memilih salah satu pasangan calon presiden?

“Saya klarifikasi dulu ya. Itu bukan ada Babinsa yang mengarahkan orang untuk memilih. Tapi ada laporan bahwa ada yang mengaku Babinsa kemudian mengarahkan orang untuk memilih seseorang. Kenapa saya katakan demikian, karena setelah Panglima TNI memerintahkan Pangdam Jaya untuk mengecek itu dan dari koramil sudah memanggil langsung kepada yang bikin laporan tapi yang bikin laporan tidak bisa menunjukkan orangnya, hanya mengatakan orangnya itu tegap badannya kokoh.”

“Saya katakan kalau orang badannya kokoh tegap di mal-mal juga banyak itu yang bajunya putih celananya biru juga kokoh tegap semua. Jadi kita selaku TNI sesuai perintah Panglima TNI seluruhnya harus netral karena TNI adalah institusi negara yang bertugas menegakan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan menjaga keselamatan bangsa. Jadi kita tidak akan mungkin ikut-ikutan berpihak kepada salah satu calon, ini sudah komitmen dari Panglima TNI. Terkait kepada laporan itu sekarang sedang ditelusuri, kalau toh memang nanti ada yang ketahuan atau ketangkap bahwa seseorang memang melakukan itu maka Panglima TNI memerintahkan akan diberi tindakan yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dia lakukan.”

Sejauh ini pemeriksaan yang dilakukan sudah sampai mana?

“Sudah sampai mencari orang yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga tidak bisa menunjukkan. Kalau ada orang mengaku Babinsa kemudian dia mengarahkan itu namanya Babinsa berani mati itu orang perintah Panglima TNI tidak boleh lakukan itu. Saya jadi curiga apakah ada seseorang lain yang ingin merusak citra TNI atau sebaliknya mungkin dari salah satu kelompok memojokkan kelompok lain menggunakan nama Babinsa. Karena kalau betul-betul Babinsa kemudian dilakukan itu kan melawan perintah Panglima TNI, itu kalau di daerah pertempuran ditembak mati itu.”

Apakah Anda juga sudah mengecek langsung selain keluarga juga koramil di kawasan Jakarta Pusat?

“Semuanya sekarang mengecek bahkan Panglima TNI sudah memerintahkan BAIS untuk memeriksa itu. Kalau yang bersangkutan memang ada maka akan diproses segera.”

Terkait dengan pilpres kali ini bagaimana mengoptimalkan kinerja BAIS agar masalah-masalah seperti ini tidak ada lagi? Ini sepertinya tiba-tiba muncul dan akhirnya baru ada tindakan untuk menyelidiki ini bagaimana?

“Tidak karena memang kita tidak menemukan itu. Karena TNI itu organisasi yang mempunyai rantai komando. Apapun yang merupakan perintah dari Panglima TNI maka sampai ke jajaran paling ujung negeri ini semua akan melaksanakan sama seperti itu. Yang bisa menggerakkan TNI untuk suatu kegiatan operasional hanya Panglima TNI, kalau toh yang lain menggerakkan atas perintah Panglima TNI. Ini selalu Panglima TNI tekankan dan berapa kali Panglima TNI mengumpulkan para perwira menekankan masalah itu. Beliau menyampaikan apabila ada yang melanggar perintah saya akan saya tindak tegas sesuai dengan langkah-langkah pelanggaran yang dilakukan. Jadi tidak usah khawatir ini sudah kita buktikan pada pileg kemarin, pileg kemarin sebelumnya ramai juga.”

Jadi menegaskan kembali bahwa TNI tidak ada perintah dari Panglima untuk melakukan survei semacam lembaga riset dan sebagainya ya?

“Tidak ada. Apalagi survei siapa memilih apa itu melanggar aturan netralitas TNI, semua prajurit di kantong kirinya ada buku saku judulnya itu Netralitas TNI itu setiap prajurit punya. Kalau toh memang ini ada pasti kita proses tapi kok kelihatannya laporannya itu aneh ada orang yang mengaku Babinsa. Ini yang sedang kita cari apakah betul-betul Babinsa benar, kalau benar berarti Babinsa tidak tahu aturan sudah wajar dia akan mendapatkan sanksi yang berat.”

Kalau ternyata bukan orang Babinsa dan menyamar berarti sanksi pidana ya?

“Oh kita pidanakan, kita lapor ke polisi itu merusak nama TNI. Orang apa tidak senang melihat kemarin pileg berjalan lancar tanpa satupun permasalahan yang disebabkan oleh TNI. Karena TNI komit kita dukung sepenuhnya pengamanan pileg maupun pilpres dimana Polri di depan kita di belakang. Kita berikan pasukan ke Polri yang digerakan oleh Polri tanpa ada persetujuan dari kita lagi. Apabila Polri masih kurang maka kita siapkan pasukan tambahan, begitu komitmen TNI untuk mensukseskan pemilu ini.”

Anda bilang bisa menyasar pada ranah pidana. Apakah ada penerapan hukum yang sama jika ada temuan ternyata ada oknum di tubuh TNI yang melakukan ini?

“Pasti. Kita punya namanya PDT (Peraturan Disiplin Tentara), KUHPT (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara) semuanya ada aturan-aturan tegas apa langkah-langkah yang kita ambil.”

Sanksinya apa saja kalau ternyata ada prajurit terlibat dalam pemilu?

“Sanksinya sesuai dengan kesalahannya. Mulai dari ditegur kalau memang hanya sekadar pelibatannya rendah sampai dicopot tergantung apa yang dilakukan. Jadi saya tidak bisa katakan apa sanksi yang diberikan kepada seseorang karena kita belum tahu orangnya, apalagi kesalahannya. Tapi yang jelas yakini apa yang saya sampaikan bahwa siapapun mereka yang melakukan itu pasti akan dihukum.”

Untuk laporan seperti ini apakah Anda menerima dari daerah lain selain Jakarta?

“Kita TNI tidak menerima makanya ini yang saya curiga di sana. Karena aparat intelijen kita berkeliaran dimana-mana, kalau memang ada pasti mereka sudah laporan ya ini laporan dari luar. Anda baca dari media online kan, semua orang bisa bikin akun media online apa saja bisa ditulis. Saya tidak mengatakan media online itu jelek tidak tapi ada orang-orang yang bisa menulis apa saja setelah itu kita klarifikasi.” 

Apakah juga akan mengusut media tersebut?

“Tidak perlu itu bukan urusan kita, urusan media itu. Kita akan mencari anggota kita ini siapa, kalau memang ada akan kita proses. Kalau memang media itu memberitakan tidak benar kita akan sampaikan hak jawab.”     

(Baca juga: Babinsa Gambir dan Atasannya Dikenai Sanksi)