Jokowi: Konflik Myanmar Selesai Asal Ada Kemauan Politik

Dan itu bisa terjadi kalau semua stakeholders yang ada di Myanmar itu memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah itu.

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan konflik di Myanmar bisa selesai jika ada kemauan politik dari seluruh pihak yang terlibat. Itu disampaikan Jokowi usai Peringatan HUT ke-56 ASEAN, di Jakarta.

“Kita berharap persoalan di Myanmar itu segera selesai karena menyangkut kemanusiaan, menyangkut rakyat Myanmar. Dan pada kenyataannya memang tidak gampang, sangat kompleks, konfliknya sudah bukan konflik satu dengan dua, tapi dengan tiga, dengan empat, dengan lima, sehingga memerlukan waktu. Dan itu bisa terjadi kalau semua stakeholders yang ada di Myanmar itu memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ndak, memang sangat sulit,” kata Jokowi, Selasa (8/8/2023).

Jokowi menekankan pentingnya implementasi Five Point Consensus dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Lima poin tersebut berisi antara lain penghentian kekerasan, penyelenggaraan dialog konstruktif, dan pengiriman bantuan melalui Pengelolaan Bencana ASEAN atau AHA Centre.

Baca juga:

• KTT ASEAN, Jokowi: Konsensus Myanmar Belum Jalan
• Jeda Kemanusiaan Dibatalkan, Kasus Kekerasan di Papua Tak Kunjung Reda

Sebagai Keketuaan ASEAN 2023, Jokowi mengaku terus menyerukan agar konflik di Myanmar segera dihentikan. Menurut dia, kekerasan dalam pengerahan tenaga militer harus dihentikan agar tak menimbulkan lebih banyak korban.

"Yang ingin saya tegaskan bahwa hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali, hentikan kekerasan. Stop using force, stop violence, karena rakyat yang akan menjadi korban, karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak, marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama," kata Jokowi dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/5/2023).

Sejak kudeta militer pada 2021 lalu, junta Myanmar kerap menindak kelompok-kelompok milisi dan pemberontak.

Editor: Wahyu S.