Jokowi: Indonesia Tidak Bisa Didikte Siapa Pun

Tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita.

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak bisa didikte oleh siapa pun. Ucapan itu disampaikan Jokowi saat membahas kebijakan penghentian ekspor bijih nikel pada 2020 lalu.

Jokowi bercerita, kebijakan itu awalnya ditentang oleh sebagian pihak baik dalam maupun luar negeri. Namun dia meyakini nilai tambah akan melompat jika ekspor bijih nikel itu disetop dan diolah di dalam negeri.

Kini, Jokowi mengeklaim keputusan tersebut telah membuahkan hasil yang lebih besar.

"Sekarang sudah 34 billion US dolar nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya Rp33 triliun melompat menjadi kira-kira Rp510 triliun, lompatan yang sangat besar meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju pro dan kontra dan kita juga digugat oleh Uni Eropa dan kita kalah," kata Jokowi saat meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kawasan Ekonomi Khusus, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8/2024).

"Tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didekte oleh siapa pun," tegas Jokowi.

Baca juga:

• Pengamat: Hilirisasi Nikel, Indonesia Hanya Raup Untung Kecil
• Setelah Nikel dan Bauksit, Jokowi Akan Setop Tembaga

Jokowi juga menyoroti perkembangan industri smelter nikel dan bauksit di beberapa daerah. Mulai dari smelter nikel dan turunannya di Morowali dan Weda Bay, smelter dari PT Freeport dan PT Amman di Sumbawa dan Gresik, hingga smelter bauksit di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen terus membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi, serta memanfaatkan sumber daya lokal seperti nikel, kobalt, dan mangan.

Melalui langkah ini, kata Jokowi, Indonesia bisa memperkuat posisi dalam pasar baterai litium dan kendaraan listrik global.