Jokowi Bantah Makan Siang Gratis Dibahas Spesifik di Istana

"Enggak ada, enggak ada. Hanya dalam Sidang Kabinet Paripurna, saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2025..."

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo membantah telah membahas secara spesifik Program Makan Siang Gratis milik Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibraan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Bantahan disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan soal pembahasan program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025).

"Enggak ada, enggak ada. Hanya dalam Sidang Kabinet Paripurna, saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2025, supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam melakukan penganggaran. tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Inilah yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin," di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, (28/02/24).

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membenarkan ada pembahasan Makan Siang Gratis milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam rapat paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Rapat paripurna membahas soal persiapan Ramadan dan Idulfitri serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal untuk 2025, termasuk di dalamnya RAPBN tahun depan.

Harus Diakomodasi

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang ikut rapat menyebut, program makan siang gratis milik pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran dibahas di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

"Ya, harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini, kan, kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Ya, kita antisipasi, kan bulan depan. Jadi, sekarang ini antisipasi-antisipasi. Jadi, ada model, ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025," kata Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/02/24).

Bahlil menampik jika pembahasan Program Makan Siang Gratis milik Prabowo mendahului KPU. Sebab, saat ini penyelenggara pemilu belum mengumumkan secara resmi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Kata dia, pemerintah akan tetap menunggu keputusan resmi KPU.

"Enggak, enggak. Kita kan membuat rancangan saja. Kita menunggu sampai penetapan KPU. Ini hanya rancangan. Simulasi saja. Yang namanya simulasi tahap awal itu kan boleh-boleh saja. Kita lihat penutupan di tahap kedua, ya setelah KPU memutuskan. Tadi, itu kan baru rancangan umum aja. Belum detail," tambahnya.

Hitung Ulang

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menghitung ulang Program Makan Siang dari Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

"Kan, ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah, ini nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," kata Sri di Kompleks Istana Negara, Jakarta,Senin, 26/02/24).

Menteri Sri Mulyani menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kisaran 2,45-2,8 persen pada 2025.

Bulan depan pemerintah akan fokus mengatur pagu indikatif dan program-program prioritas seiring menunggu keputusan KPU soal pemenang Pilpres 2024. Namun kata dia, target defisit APBN 2025 harus sudah memperhitungkan program pemerintah.

"Semuanya harus sudah masuk di situ. Enggak ada yang on top. Itu ya. Jadi, di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," tambahnya.

Tidak Pantas

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai masuknya Program Makan Siang dan Susu Gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 merupakan sikap yang tidak pantas.

Menurut Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud Chico Hakim proses pemilu masih panjang. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan presiden terpilih.

"Proses pemilu ini belum selesai dan masih jauh dari selesai. Karena Pemilu itu bukan sekedar hari pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara, bila ada sengketa diselesaikan di mahkamah konstitusi dan lain-lain. Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program salah satu paslon dan seakan-akan menang," ujar Chico kepada KBR, Senin, (26/2/2024).

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud Chico Hakim menilai Presiden Jokowi seharusnya fokus menyelesaikan program strategi yang belum mencapai target, daripada memikirkan program dari pasangan calon lain.

Ia juga mendesak pemerintah mengatasi persoalan harga bahan pokok yang terus naik dan dikeluhkan sebagian besar masyarakat.

120 Triliun

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut, Program Makan Siang Gratis di tahun pertama membutuhkan anggaran Rp60 triliun dari APBN. Angka yang sama juga untuk Program Susu Gratis.

TKN mengatakan, sasaran program tersebut ialah 82,9 juta anak di seluruh Indonesia. Program bakal dilakukan bertahap dengan fokus awal menyasar daerah 3T yakini tertinggal, terdepan dan terluar.

Baca juga:

• Sidang Kabinet Jokowi Mulai Akomodasi Program Makan Gratis Prabowo-Gibran

Editor: Sindu