Ini Kementerian yang Wajib di Evaluasi Jokowi

Ada sejumlah kementerian yang layak dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi untuk dievaluasi kinerjanya. Di antaranya kementerian yang membidangi ekonomi, politik dan hukum.

KBR, Jakarta - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai setidaknya ada sejumlah kementerian yang layak dipertimbangkan Presiden Jokowi untuk dievaluasi kinerjanya. Di antaranya kementerian yang membidangi ekonomi, politik dan hukum.

Dia mencontohkan, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang kinerjanya dinilai tidak mampu membantu Jokowi menangani konflik. Begitu pula Kementerian di bidang Ekonomi, seperti Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang dia anggap kurang tanggap menstabilkan harga bahan pokok.

"Menkopolhukam disorot paling banyak karena kurang mampu membantu presiden dalam terkait kontroversi pemilihan kapolri, kriminalisasi KPK, revisi UU KPK. Dan ada juga di ekonomi, misalnya kurang bisa menjaga kestabilan harga barang, pelemahan rupiah yang masih terus beralngsung," ujar Nico kepada KBR, Jumat (19/6/2015).

Presiden Joko Widodo mulai mengevaluasi kinerja para menterinya sepanjang enam bulan pertama ini. Jokowi sudah menerima seluruh laporan program kementerian dan lembaga selama enam bulan mulai November hingga April.

Laporan itu, akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja kementeriannya. Namun rapor bukan satu-satunya rujukan Jokowi, dia mengaku sudah memiliki penilaian kinerja masing-masing menteri yang akan dibuka usai Lebaran nanti. 

Editor: Quinawaty Pasaribu