Indonesia Darurat Kenegarawanan, UII Yogyakarta: Kenegarawanan Jokowi Memudar

Rektor UII Yogyakarta menyebut sejumlah sikap yang memudarkan sikap kenegarawanan yakni pencalonan anaknya sebagai wakil presiden, hingga mempolitisasi bansos.

KBR, Yogyakarta - Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo meminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.

Rektor UII, Fathul Wahid menyebut Jokowi perlu kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.

Kata dia, sejumlah sikap yang memudarkan sikap kenegarawanan yakni pencalonan anaknya sebagai wakil presiden, hingga mempolitisasi bansos.

Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan' yang juga memuat sejumlah tuntutan lain untuk Jokowi dan pemerintahannya.

"Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga, melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden calon wakil presiden presiden harus bersifat netral, adil dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan," kata Fathul dalam keterangannya di kanal Youtube UII, Kamis (1/2/2024).

Baca juga:

• Petisi Bulaksumur Tuding Pemerintahan Presiden Joko Widodo Menyimpang
• Istana Bantah Kabinet Jokowi Retak

Rektor UII, Fathul Wahid mengatakan perkembangan politik nasional yang dianggap makin mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa malu-malu, dan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.

Fathul Wahid mengatakan, UII juga mendesak DPR menggunakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya. Kata dia, DPR perlu memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum.

Pada poin tuntutan lain, Fathul menyebutkan para tim sukses para pasangan calon presiden yang berkontestasi untuk mundur dari jabatannya. Hal itu untuk menghindari konflik kepentingan yang merugikan bangsa dan negara.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk andil dalam mengawasi Pemilu 2024 berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghematan suara rakyat," kata dia.

Editor: Agus Luqman