Harga Beras Tinggi, Ulah Mafia Beras?

Harga paling tinggi ada di Papua sebesar Rp14.500 per kilogram.

KBR, Jakarta- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras masih terjadi di minggu kedua September 2023. Harga beras masih di atas Rp13.700 ribu per kilogram, naik sekitar Rp200 rupiah dari pekan sebelumnya. Harga paling tinggi ada di Papua sebesar Rp14.500 per kilogram.

Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri menyebut, para petani kini lebih memilih menjual gabah ke industri penggilingan padi skala besar. Sebab, penggilingan skala kecil tak mampu menyerap harga gabah yang dijual di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan Perum Bulog.

Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Helfi Assegaf mengatakan persaingan harga itu mengakibatkan penggilingan padi berskala kecil terhimpit bahkan ada yang berhenti beroperasi. Dampaknya, suplai beras ke Perum Bulog menurun.

"Rata-rata Rp6.700 per kilogram sampai dengan Rp7.600 per kilogram. Kemudian yang digiling oleh penggilingan besar tersebut yaitu gabah dari para petani menggunakan mesin berteknologi tinggi yang kita indikasikan diproduksi menjadi beras premium. Sehingga produksi beras medium menurun stoknya," kata Helfi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Senin, (11/9/2023).

Satgas Pangan pun mengecek gudang dan penggilingan beras di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Dari pantauan Satgas, harga rata-rata nasional gabah sebesar Rp7.200 per kilogram. Harga ini jauh lebih tinggi dari harga pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah.

Mafia Beras?

Namun, Satgas Pangan Polri tak menyebut ada indikasi mafia beras yang mempermainkan harga. Padahal, sebelumnya sejumlah kalangan anggota DPR mencurigai ada permainan mafia yang menyebabkan harga beras melambung. DPR meminta aparat menelusuri dugaan indikasi ada permainan mafia pangan.

Anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan perlu adanya tindakan yang tegas sebab mafia minyak ataupun beras kerap menjadi permasalahan yang terus berulang dan perlu langkah konkret untuk memutus rantai permasalahan ini.

"Ya penting untuk dilakukan bukan hanya monitor. Tapi, juga sekaligus investigasi kalau memang ditengahi ada pihak yang mencoba untuk apakah kemudian menimbun, atau menahan, ataukah ada pemain-pemain. Misalnya korporasi swasta yang memang mereka memiliki penguasaan dari hulu sampai Hilir. Nah ini kan bisa juga punya potensi yang bisa menyebabkan harga di pasaran itu bisa sangat tinggi itu. Pemerintah itu wajib menjadi off taker dari (ketahanan) pangan kita," ujar Luluk, kepada KBR, Senin, (11/9/2023).

Celah Permainan Harga

Dugaan juga disampaikan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi). Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, kondisi sengkarut harga dan stok beras seperti saat ini membuka celah permainkan harga.

"Ya untuk mafia (beras) kita serahkan kepada pihak Kepolisian. Kan ada Satgas Pangan biar lebih mantap Satgas Pangan. Tapi situasi-situasi begini memang tidak menutup kemungkinan (terjadi) ya," kata Abdullah kepada KBR, Senin, (11/9/2023).

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri menduga, merosotnya produksi beras dalam negeri menjadi faktor utama meroketnya harga beras. Apalagi produsen beras swasta berani menawar harga gabah lebih tinggi ketimbang Bulog dengan langsung mendatangi lokasi penggilingan gabah petani lokal.

Berpotensi Terus Terjadi

Sementara itu, pengamat ekonomi dari INDEF Eko Listiyanto meminta pemerintah mengawasi ketat tata niaga beras untuk mencegah maraknya mafia beras.

Eko Listiyanto mengatakan faktor permintaan dan pasokan beras masih tidak sinkron hingga ada penyelundupan beras. Ia meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk menutup celah mafia beras memainkan harga. Ia khawatir, jika pemerintah tidak mengatasi permasalahan ini secara cepat, maka kenaikkan harga beras akan terus terjadi.

"Pengetatan pengawasan harus dilakukan sekaligus itu juga untuk mencegah aksi spekulasi ya. Jadi kalau barangnya ada, ya jangan kemudian ditahan di gudang. Terutama gudang-gudang yang bukan sebagai cadangan ya. Artinya ya harusnya sudah dilempar ke pasar gitu ya bukan gudang Bulog. Monitoring lebih ketat itu saya rasa penting ya, dan itu pastinya harusnya sudah terpetakan gitu oleh pemerintah baik pusat maupun daerah ya. Pastikan bahwa stok itu ada dan kemudian tidak ditimbun oleh para quot and quot pedagang ya," ujar Eko, kepada KBR, Senin, (11/9/2023).

Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mendorong pemerintah mempermudah dan memperpendek mekanisme pendistribusian beras agar dapat menekan peluang adanya mafia beras. Ia juga mendorong pemerintah daerah melakukan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga beras di masyarakat.

Baca juga:

• Presiden Jokowi Menyebut Belasan Negara Setop Ekspor Beras

Editor: Sindu