Dengarkan

KBR, Jakarta - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat belakangan ini. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menilai isu ini muncul usai kinerja beberapa menteri menuai sorotan.

Arif mengatakan sedikitnya ada dua faktor yang membuat seorang menteri ditendang dari kabinet. Pertama, karena kinerja buruk dan tak bisa ditingkatkan. Kedua, persoalan politis dan peta konfigurasi politik.

"Ya bisa dua hal, faktor kinerja maupun faktor politis. Sehingga orang yang layak di-reshuffle di kabinet itu kalau tidak faktor kinerja, tentu faktor politis. Pertama, terkait kinerja dari para anggota menteri yang tidak semua berkinerja positif atau berkinerja baik. Ada beberapa menteri yang bisa jadi akan di-reshuffle karena persoalan kinerja," ujar Arif kepada KBR, Selasa (27/05/2025).

Apalagi menurut Arif, akhir-akhir ini muncul tanda-tanda perubahan relasi Presiden Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Hal ini diyakini akan berdampak pada posisi para menteri yang selama ini "dekat" dengan Jokowi.

"Kedua, persoalan politis juga, peta konfigurasi politik, di mana ketika relasi Prabowo dengan Jokowi memburuk, tentu akan berdampak terhadap reshuffle orang-orang Jokowi yang ada di kabinet. Relasi ini terlihat semakin tidak harmonis manakala pertemuan Prabowo dengan Megawati, dan karena itu secara politis reshuffle ini juga layak dilakukan," jelasnya.

Arif menyebut setidaknya ada tiga menteri yang menuai sorotan belakangan ini.Yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi Indonesia Budi Arie Setiadi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ketiganya juga menjabat menteri di era Jokowi.

"Artinya apakah layak atau tidak dilakukan reshuffle, secara kinerja juga layak ada beberapa menteri yang perlu dioperasi. Secara politis, melihat konfigurasi politik saya kira juga sangat layak. Kalau yang rumor berkembang, ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ada Budi Arie, ada Menteri Kesehatan," ungkapnya.

10 Menteri Berkinerja Baik

Berdasarkan hasil riset lembaga IndoStrategi yang dirilis 6 Mei 2025, ada 10 menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai berkinerja baik. Budi Gunadi Sadikin berada di peringkat ke-7 dengan skor 3,96. Menanggapi hal tersebut, Arif mengatakan posisi menkes dapat berubah karena beragam kebijakannya yang menuai protes dari kalangan akademisi.

"Ya, bisa berubah. Budi Sadikin yang Menkes hari ini banyak kontroversi, digugat oleh guru-guru besar karena kebijakannya yang dianggap tidak sesuai dengan dunia kesehatan," ujarnya.

Arif setuju Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjadi menteri dengan performa tertinggi di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan latar belakang pendidikan dan pengalaman jadi alasan Mu'ti berkinerja baik.

"Tidak sepenuhnya setuju (dengan hasil riset), tapi secara umum saya sepakat dengan kesimpulan tersebut. Misalnya Mendikdasmen dianggap bagus, saya kira tentu karena basicnya berpengalaman di bidang pendidikan tentu layak, relevan juga. Terus ada nama tadi, 10 nama tadi saya kira ya meskipun urutannya tidak sama, tapi saya kira itu juga pantas lah," pungkasnya.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan IndoStrategi pada 30 April 2025, ada sepuluh menteri dengan kinerja terbaik. Sedangkan kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori "sedang", dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1–5.

Istana Bantah Isu Reshuffle

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Prabowo secara rutin mengevaluasi kinerja seluruh pembantunya di Kabinet Merah Putih. Namun, Hadi membantah kabar Prabowo akan merombak kabinet dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle. Belum ada," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

"Secara rutin, beliau melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih," imbuhnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Ia meminta publik tidak berpikir dan bertindak melewati batas kewenangan.

"Kita itu jangan berpikir bertindak melewati batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto enggan merespons isu tersebut.

"Enggak paham," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).

Para Menteri Harus Seirama

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum menerima informasi langsung dari ketua umumnya itu mengenai isu perombakan kabinet.

"Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi tentang pandangan dan pemikiran tersebut dari presiden. Sejauh ini belum," ujarnya di kawasan parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Muzani berharap para menteri mengikuti langkah presiden: berjalan selaras dan searah.

“Ikuti langkah dan irama presiden. Ketika presiden melangkah dalam 20 langkah, maka para menteri dan pembantunya mestinya juga mengikuti langkah yang sama dari presiden. Ketika presiden berputar ke kanan, ikutilah langkah ke kanan dan seterusnya," ujarnya.

Sebelumnya, dorongan agar Prabowo merombak kabinetnya disuarakan saat acara 'Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998' di Jakarta, 21 Mei lalu. Salah satunya dari pengamat politik Rocky Gerung.

"Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujar pengajar di Universitas Indonesia tersebut.

"Prinsip dasarnya, kan kita tak mungkin minta menteri-menteri ini meninggalkan kabinet, karena kepentingan, modalnya dia sudah pasti kan harus diambil," ucap dia.

Baca juga:

• Reshuffle Pertama, Prabowo Copot Mendikti Saintek Satryo Soemantri
• Isu Sri Mulyani Mundur, Dasco Bantah Segera Ada 'Reshuffle'