Parcok diduga merujuk ke institusi kepolisian.
Penulis: Shafira Aurel
Editor: Sindu
KBR, Jakarta- Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat, Feri Amsari menyoroti maraknya dugaan keterlibatan partai cokelat atau parcok di Pilkada 2024.
Menurutnya, keterlibatan parcok makin masif untuk memuluskan calon dan kepentingan tertentu. Parcok kata dia, kerap diterjunkan pada daerah-daerah strategis tertentu. Salah satu yang disoroti yakni di Banten, Sumatra Utara, dan Jawa Tengah.
Feri menilai, dugaan keterlibatan parcok semakin memperburuk catatan demokrasi Indonesia.
"Aparat yang diturunkan di daerah yang dinyatakan sebagai daerah rawan dan sangat rawan itu cukup signifikan untuk menurunkan pasukan ke daerah-daerah tertentu yang sangat potensial dilakukan kecurangan. Maka tidak heran kalau ada laporan gudang logistik suara seorang calon itu dikepung oleh aparat kepolisian, sementara gudang logistik lawannya tidak dikepung," ujar Feri dalam konferensi pers, Rabu, (11/12/2024).
Dia menyebut, ada 27 ribuan aparat yang diturunkan di daerah yang dinyatakan rawan, maupun sangat rawan. Terdiri dari polisi, TNI, dan Linmas.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari menambahkan beragam kecurangan yang berkembang di Pilkada 2024 tak lepas dari proses pilpres kemarin.
Pergerakan Parcok
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung tentang pergerakan "partai cokelat" yang perlu diantisipasi dalam proses Pilkada 2024. Ia mengaku, mendapatkan informasi soal parcok dari beberapa sumber tepercaya.
Hasto menegaskan, seluruh jajaran PDI Perjuangan memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Parcok diduga merujuk ke institusi kepolisian.
“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai cokelat, ya, sama dengan di Sumatra Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu, (27/11/2024).
Baca juga:
