Dengarkan

KBR, Jakarta– Kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel menarik perhatian publik. Sebab, Noel merupakan anggota kabinet pertama yang terjerat korupsi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, menegaskan bahwa kondisi saat ini mencerminkan krisis kepercayaan serius.

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia betul-betul menghadapi satu bencana korupsi yang tidak kepalang. Jadi ini menurut saya bukan satu statement baru, tapi statement lama yang karena akumulatif. Nah tentu sebagai pemerintahan baru, Pak Prabowo sangat amat diharapkan, gitu ya,” ujar Siti dalam siaran Ruang Publik KBR, Selasa (26/8/2025).

Momentum Evaluasi Kabinet

Menurut Siti, sejak awal pembentukan kabinet, publik tidak melihat adanya seleksi transparan yang memastikan integritas para menteri dan wakil menteri.

“Kabinet besar seperti ini, yang kaya struktur, belum tentu kaya fungsi, ini juga memerlukan talenta tersendiri dari RI1 untuk mengelolanya. Seleksi itu tidak diumumkan sedemikian rupa. Padahal presiden dan wakil presiden ini dipilih langsung. Kalau langsung itu kan itu melibatkan rakyat yang memilih,” ujarnya.

Ia menilai, lemahnya seleksi pejabat membuat kabinet rawan disusupi figur yang justru bertentangan dengan semangat antikorupsi.

“Mereka justru malah melakukan hal-hal yang bertolak belakang dan melanggar hukum. Nah ini tentunya menjadi tamparan bagi pemerintahan Pak Prabowo yang sejak awal ingin memberantas korupsi. Korupsi ini benalu, korupsi ini adalah racun untuk Indonesia,” tegas Siti.

Siti turut menilai kasus Ebenezer ini harus dijadikan pintu masuk untuk perombakan atau reshuffle kabinet sekaligus pembenahan birokrasi.

“Harus ada clear cut, tindakan yang sangat amat tegas, gitu ya, untuk mengakhiri episode korupsi ini. Jadi Pak Prabowo harus in line dengan grand design besar reformasi birokrasi nasional kita. Kita tidak boleh lagi menggunakan birokrasi sebagai mesin elektoral. Tidak boleh,” tegas Siti.

Kasus Berulang di Kementerian hingga Lembaga

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM, Yuris Rezha, menilai kasus OTT ini semakin serius karena kerap terjadi di lingkungan kementerian dan lembaga, salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan.

“Ya, memang ini tentu akan menjadi ujian ya, bagi presiden dan ini belum genap satu tahun kabinetnya, ternyata tetap terjerat OTT KPK,” kata Yuris dalam siaran Ruang Publik KBR, Selasa (26/8/2025).

Ia menambahkan, Kemenaker sebelumnya juga terlibat perkara serupa.

“Di kementerian yang sama juga sedang ada kasus atau perkara yang juga disidik oleh KPK, yaitu terkait dengan dugaan korupsi TKA (Tenaga Kerja Asing). Lalu kemudian kemarin OTT terakhir adalah berkait dengan perkara dugaan pemerasan sertifikasi K3. Ini artinya internal kementerian ini juga punya masalah serius,” jelasnya.

Menurut Yuris, dua kasus dengan pola serupa ini menunjukkan dugaan adanya praktik korupsi yang telah mengakar.

“Kalau kita mau menguji bagaimana pemerintah presiden hari ini menindaklanjuti hasil OTT. Tentu yang paling penting satu hal adalah mereformasi dari internal kementerian. Karena ini bukan satu perkara saja, ini perkara yang kedua kalinya setidaknya,” katanya.

Yuris juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dengan pidato.

“Komitmen pemberantasan korupsi tidak pernah cukup hanya dengan pidato. Jalannya apa? Satu, reformasi birokrasi. Yang kedua, kejahatan yang luar biasa harus juga ditindak dengan suatu kebijakan yang luar biasa,” jelas Yuris.

“Misalnya RUU perampasan aset, RUU pembatasan transaksi uang kartal, revisi undang-undang Tipikor, merevisi undang-undang KPK supaya mengembalikan independensi KPK,” tambahnya.

Prabowo Janji Segera Tunjuk Pengganti Ebenezer

Presiden Prabowo Subianto memastikan posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi. Hal disampaikannya menyusul penetapan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah diurus semuanya itu, ya, oke," ujar Presiden Prabowo di RS Pusat Otak Nasional, Jakarta, Selasa (26/8/2025) dikutip dari ANTARA.

Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.

"Ada nanti, tenang saja," tambahnya singkat, sambil melambaikan tangan.

Peluang Evaluasi Kabinet Merah Putih

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat mengatakan bahwa presiden akan semakin keras mengingatkan kepada anak buahnya untuk tidak melakukan korupsi.

"Sebab ini membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah menjadi penyakit stadium empat, stadium lanjut gitu," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025) dikutip dari ANTARA.

Prasetyo mengatakan Prabowo juga akan mengingatkan masyarakat dan pejabat agar tidak melakukan korupsi.

Ia menyebut Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk berhati-hati dan bekerja keras memberantas tindak pidana korupsi.

"Selain dalam hal menyampaikan pernyataan yang tidak membuat gaduh di masyarakat. Dua hal itu yang selalu diingatkan," kata dia.

Prasetyo belum menyampakan jadwal menteri-menteri kabinet Merah Putih untuk dievaluasi. Dia juga bilang menteri masih bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

"Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kami semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil," ujar dia.

Evaluasi 10 Bulan Pemerintahan

Peneliti Utama BRIN, Siti Zuhro berpendapat capaian positif pemerintahan Prabowo yang terlihat pada 100 hari pertama kini mulai luntur di bulan ke-10 usai tertangkapnya Ebenzer oleh KPK.

“Kita menyaksikan memang ada beda yang cukup signifikan. 100 hari itu nilainya itu bagus. Tapi kok 10 bulan ini agaknya kita takut. Nanti cenderung masuk angin. Jangan sampai masuk angin ini,” ujarnya.

Siti menyoroti program-program unggulan seperti makan bergizi gratis yang sesungguhnya masih salah sasaran. Sebab, kata dia, anak-anak di daerah terluar dan tertinggal yang lebih prioritas diberikan.

“Kalau menurut saya, mengapa makan bergizi gratis tadi itu tidak dihususkan kepada masyarakat di daerah 3T? Satu, tertinggal, terdepan, terluar, Itu diutamakan, nggak usah di Jakarta ini, nggak perlu menu saya. Banyak orang kaya dan disitu bisa nanti didorong untuk berbagi,” katanya.

Ujian Legitimasi Politik

Siti menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan Prabowo dalam menangani kasus Ebenezer akan berpengaruh langsung pada legitimasi politiknya.

“Maka usulan kita, jangan sampai pertaruhan otoritas Pak Prabowo sebagai presiden, ini menurun, maka akan terjadi delegitimasi,” ujarnya.

Ebenzer Terjerat Kasus Dugaan Pemerasan

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama Irvian Bobby dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ebenzer disebut KPK menerima uang Rp3 miliar dan satu kendaraan roda dua bermerek Ducati dari Irvian Bobby.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah kendaraan roda empat dipindahkan dari rumah dinas Immanuel Ebenezer selama menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni setelah kegiatan operasi tangkap tangan (OTT).

“Penyidik mendapatkan informasi terdapat sejumlah mobil, yaitu Land Cruiser, Mercy, dan BAIC, yang dipindahkan dari rumah dinas Wamen pasca-kegiatan tangkap tangan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (26/8/2025) dikutip dari ANTARA.

Oleh sebab itu, dia mengatakan penyidik KPK saat ini sedang menelusuri keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut.

“Kepada pihak-pihak yang memindahkan, KPK mengimbau agar kooperatif dan segera menyerahkan kendaraan tersebut untuk diperiksa dan diteliti oleh penyidik,” ujarnya.

Obrolan lengkap episode ini juga bisa diakses di Youtube Ruang Publik KBR Media berikut:

Baca juga:

- Sinyal Iuran BPJS Kesehatan Naik, Masyarakat Terdampak?

- Cerita Immanuel Ebenezer: Mulai dari Dukung Jokowi hingga Kini Dibui