DPR Desak Pertamina Audit Pengawasan Distribusi Gas Melon

Anggota Komisi bidang Energi DPR, Muhammad Nasir mengeklaim, pihaknya masih menemukan ada oknum distributor yang menjual gas elpiji diatas HET.

KBR, Jakarta - Kalangan Parlemen meminta PT Pertamina melakukan audit pengawasan terkait pendistribusian gas elpiji 3 kilogram.

Anggota Komisi bidang Energi DPR, Muhammad Nasir mengeklaim, pihaknya masih menemukan ada oknum distributor yang menjual gas elpiji diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Saya minta mulai hari ini putuskan hubungan kerja Mitra yang (melakukan penyelewengan gas) seperti ini. Supaya tidak terjadi lagi, di daerah ini gas elpiji Rp35.000 di HET-nya cuma Rp23.000. Jadi kita saja DPR RI bisa menemukan ini. Saya ingin Sales Branch Manager (SBM) itu ada di sini melakukan audit pengawasan, supaya sampai regulasi ini. Jadi saya minta gas elpiji dan barang yang bersubsidi ini harus benar-benar sampai ke masyarakat," ujar Nasir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Nasir juga meminta PT Pertamina bersikap tegas, melakukan pemutusan hubungan kerja sama dengan para agen, yang mempermainkan harga gas elpiji 3 kilogram.

Kuota 2023 Rawan Jebol

Sementara itu, PT Pertamina memperkirakan, permintaan gas elpiji 3 kilogram yang disubsidi pemerintah akan melebihi kuota sebanyak 8,28 juta metrik ton.

"Untuk tahun 2023 ini, kami memproyeksikan di akhir tahun nanti akan melebih kuota sebesar 8,3 juta metrik ton," ujar Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati di acara yang sama.

Baca juga:

- Gubernur Jatim Klaim Tak Ada Lagi Kelangkaan LPG Bersubsidi

- Elpiji Subsidi Langka di Jombang, Pembeli Bawa KTP dan KK

Nicke menyebut, Korporasinya percaya bahwa dua agenda besar yakni Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024 bakal mendongkrak permintaan gas elpiji 3 kilogram.

Editor: Fadli