Diduga Dihentikan, Wapres Maruf Minta Pendeteksi Dini Tsunami Diperbaiki

"Saya kira alat-alat itu penting untuk diperbaiki ya. Karena kita negara itu sering terjadi tsunami. Untuk anggaran itu kan enggak mesti sekaligus. Tetapi penting, alat itu mesti ada,"

KBR, Jakarta- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan alat-alat pendeteksi dini bencana tsunami harus segera diperbaiki. 

"Saya kira alat-alat itu penting untuk diperbaiki ya. Karena kita negara itu sering terjadi tsunami. Untuk anggaran itu kan enggak mesti sekaligus. Tetapi penting, alat itu mesti ada," katanya, menjawab kabar program sistem peringatan dini tsunami di Indonesia tak lagi beroperasi, kemarin. 

Ma'ruf menekankan, operasional alat pendeteksi tsunami untuk negara kepulauan yang rawan bencana tsunami seperti Indonesia harus beroperasi dengan baik.

Menurutnya, anggaran juga seharusnya tak menjadi permasalahan.

"Paling tidak berfungsi untuk memberikan aba-aba, peringatan dini," tegas orang nomor dua di Indonesia itu.

Berita lainnya:

• 100 Tahun NU, Begini Pesan Jokowi
• Puluhan Pertashop Bangkrut di Rembang

Sebelumnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diduga menghentikan program sistem peringatan dini, yaitu program pemantauan tsunami yang menggunakan alat yang disebut InaBuoy.

Namun hal itu dibantah BRIN melalui Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan, Driszal Fryantoni. Ia mengklaim InaBuoy tidak dihentikan dan kegiatan risetnya masih terus berlangsung.

Driszal menambahkan, BRIN saat ini berupaya menghasilkan teknologi dengan fungsi yang sama, namun dengan kualitas bagus, canggih, dan murah. Apalagi InaBuoy yang saat ini posisinya di tengah laut rentan hilang dan memerlukan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.

DPR Sebut Kinerja BRIN Deteksi Tsunami Tak Optimal

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai implementasi program deteksi dini tsunami dari BRIN tidak optimal. 

Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid beralasan, BRIN tidak mengalokasikan penganggaran khusus terkait sistem deteksi tsunami atau InaTEWS. Padahal sistem deteksi dini tsunami dinilai sangat penting untuk meminimalkan banyaknya korban terdampak mengingat Indonesia menjadi salah satu negara rawan bencana alam.

"Tidak ada anggaran itu kan suatu keteledoran yang sangat disesalkan. Jadi menurut saya itu harus dikoreksi secara serius. Dan harusnya diselamatkan. BRIN harus segera koordinasi dengan pihak kementerian terkait atau lembaga terkait agar bisa diwujudkan, supaya alat deteksi itu bisa diselamatkan dan nasib rakyat bisa diselamatkan," ucap Hidayat kepada KBR, Kamis, (02/02/2023).

Hidayat Nur Wahid mendorong lembaganya memaksa BRIN dan kementerian terkait bekerja maksimal memperbaiki sistem deteksi dini tsunami.

Sedangkan Anggota Fraksi PKS lainnya, Mulyanto mendorong BRIN memperbaiki koordinasi dengan pemangku kepentingan lain terkait deteksi dini tsunami. 

Mulyanto meminta BRIN bertanggung jawab terkait buoy-buoy yang kini tidak lagi mengirim data tinggi muka laut.

"Kelihatannya pemerintah Ini lemah dalam berkoordinasi baik antara BRIN dengan BMKG, antara penghasil teknologi dengan pengguna teknologi, termasuk dengan Menko yang ada di atasnya. Harusnya kan bisa dibicarakan terlebih dahulu jangan langsung setop begitu kan termasuk menyampaikan berita ini ke DPR sehingga bisa dicari jalan keluarnya. Itu salah satu penyebab sikap tegas komisi VII kepada BRIN karena BRIN tidak mampu untuk mengkomunikasikan kondisi yang ada kepada pihak terkait," ucap Mulyanto kepada KBR, Kamis, (02/02/2023).

Editor: Kurniati Syahdan