Demo Tolak Pemekaran Papua, Polisi Terjunkan 2 Ribu Personel

Jefri berharap, polisi tidak berlebihan dalam menangani unjuk rasa.

KBR, Jakarta - Polresta Jayapura menyiagakan 2.000 personel gabungan TNI-Polri untuk mengantisipasi rencana unjuk rasa menolak pemekaran Papua. Kapolresta Jayapura Victor Mackbon mengatakan, unjuk rasa yang dikoordinir massa dari Petisi Rakyat Papua (PRP) akan digelar besok (29/7/2022).

Polisi telah menerima surat pemberitahuan rencana unjuk rasa itu dari penanggung jawab aksi sejak beberapa hari lalu.

"Tentunya kami juga telah menyiapkan personel dari TNI dan Polri. Kita siap memberikan rasa aman dan nyaman buat masyarakat, baik nanti pada saat mereka memang ingin menyampaikan aspirasi dengan baik, kita dampingi atau kita kawal. Silakan disampaikan ke DPR dengan hal yang baik," kata Victor Mackbon, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Polemik Rencana Pemekaran Wilayah Papua

Victor mengatakan, pengunjuk rasa berencana menyampaikan aspirasinya ke Kantor DPR Papua. Namun polisi tidak mengizinkan jika massa melakukan long march atau berjalan kaki ke titik tujuan.

Dia menyebut aksi long march rawan menimbulkan gesekan. Dia khawatir, situasi ini dapat memicu munculnya masalah baru seperti saat unjuk rasa antirasisme di Kota Jayapura, 2019 lalu.

Sementara itu, juru bicara dan penanggung jawab aksi PRP, Jefri Wenda, mengatakan, massa membawa tuntutan menolak Otonomi Khusus (Otsus) Papua, menolak pemekaran Papua, dan menuntut referendum.

Jefri berharap, polisi tidak berlebihan dalam menangani unjuk rasa. Dia meminta polisi bisa menjaga jalannya demonstrasi.

Baca juga: 

• Demo Tolak DOB Papua, 4 Mahasiswa Uncen Terluka
• Pemekaran Papua Makin Memicu Perlawanan TPNPB

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada 30 Juni lalu menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB. Ketua DPR Puan Maharani menyebut, pemekaran Papua bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia.

Editor: Wahyu S.