Cleansing Guru Honorer, Pemerintah Diminta Tanggung Jawab

"Pemerintah seharusnya memperhatikan nasib dan masa depan guru-guru honorer yang tergusur karena kekeliruan kebijakan pemerintah. "

KBR, Jakarta - Pengamat Pendidikan Doni Koesoema meminta pemerintah untuk bertanggung jawab mengatasi kesejahteraan tenaga kependidikan atau guru honorer. Ia mengatakan pemerintah tidak boleh melupakan jasa guru honorer yang telah mengabdi kepada negara. 

Menurutnya, program cleansing guru honorer merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi guru. Ia juga menilai kebijakan ini sangat diskriminatif.

Doni meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dan mengkaji ulang kebijakan cleansing guru honorer ini.

"Pemerintah seharusnya memperhatikan nasib dan masa depan guru-guru honorer yang tergusur karena kekeliruan kebijakan pemerintah. Jangan habis manis sepah dibuang. Guru-guru honorer sudah mengabdi bertahun-tahun, kemudian karena kekeliruan kebijakan pemerintah mereka disingkirkan begitu saja. Ini tidak manusiawi. Maka, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nasib dan masa depan gua guru-guru honorer ini yang sudah lama mengabdi di sekolah-sekolah, yang seharusnya itu diprioritaskan untuk diangkat menjadi guru PPPK,” ujar Doni kepada KBR, Senin (15/7).

Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mendesak Kemendikbudristek segera mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kata dia, jika permasalahan ini tak kunjung diselesaikan maka guru-guru di seluruh Indonesia akan terus menjerit.


Baca juga:

Survei Indeks Integritas Pendidikan KPK: Perilaku Masih Koruptif

FSGI: Noda Dunia Pendidikan, Seleksi PPPK Diwarnai Praktik Uang

Sebelumnya, Laporan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkapkan guru honorer banyak yang dikurangi jam kerja mengajarnya hingga nol bahkan berujung diberhentikan. Akibatnya, ratusan guru honorer terkena imbas program cleansing guru honorer, di Jakarta dan Jawa Barat.