Biaya HUT RI di IKN Bengkak, Sewa Mobil Naik Segini

Akomodasi itu di antaranya, transportasi hingga hotel di Kalimantan Timur.

KBR, Jakarta- Pemerintah bakal membiayai akomodasi para undangan dan tamu khusus atau VVIP saat peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Akomodasi itu di antaranya, transportasi hingga hotel di Kalimantan Timur.

Rencana ini dikritik PDI Perjuangan. Juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim meminta Presiden Jokowi menahan keinginannya menggelar HUT RI di IKN. Sebab, hal itu berpotensi memboroskan anggaran negara.

Menurut Chico, perayaan kemerdekaan di IKN semestinya bisa digelar lebih sederhana tanpa harus mengakomodasi kebutuhan para tamu dengan jamuan istimewa.

Itu karena saat ini masih banyak permasalahan bangsa yang belum tuntas, semisal kondisi ekonomi tidak stabil hingga masalah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kita melihat ada semacam pemaksaan terkait dengan upacara bendera yang tentunya akan membuang anggaran yang begitu besar. Yang menjadi sorotan tentu adalah penyewaan ribuan mobil yang kemudian harganya juga sangat fantastis. Tidak harus melakukan semacam glorifikasi di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang seakan ingin diingat sebagai pencetus IKN. Salah satunya (presiden) harus lebih peka dengan keadaan ekonomi masyarakat sekarang,” ujar Chico kepada KBR, Rabu, (7/8).

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengingatkan pemerintah lebih bijak mengelola anggaran. Terlebih, banyak sektor lain yang lebih membutuhkan dana ketimbang menghamburkan uang negara untuk perayaan HUT RI di IKN.

Mengakui

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui biaya HUT RI tahun ini membengkak. Alasannya, karena digelar di dua tempat, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pratikno menyebutkan, peringatan upacara kemerdekaan setiap tahunnya dibiayai negara. Namun, belum diketahui pasti kenaikan anggaran pada pelaksanaan upacara tahun ini.

"Jadi, untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN, kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling (besar) karena terbatas maka kita juga akan menggunakan bus. Jadi, kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara," kata Pratikno di kantornya, Selasa, Selasa, (6/8).

Anggaran HUT RI ke-79 di IKN membengkak akibat rencana penyewaan ratusan mobil hingga bus untuk transportasi tamu negara.

Beda Pernyataan

Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah ada kontrak sewa ribuan kendaraan untuk acara HUT RI di IKN.

“Kalau undangan yang diundang untuk kita siapkan bus dari IKN otorita, gubernur, pangdam, kapolda enggak mungkin kendaraan 1.000 unit itu berada di IKN. Kita siapkan semua menggunakan bus yang sudah disiapkan tidak diperkenankan untuk membawa mobil sendiri-sendiri, semuanya sudah tersosialisasikan. Sekali lagi sumber itu saya tidak tahu dari mana, yang jelas saya meluruskan,” kata Heru Budi di kantornya, Rabu, (7/8).

Harga Sewa Mobil Naik

Mengutip Kantor Berita ANTARA, Kemensetneg menyewa 100-an unit kendaraan roda empat untuk transportasi tamu negara dan VVIP saat HUT RI di IKN.

Hal Itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto.

Damun mengatakan, dari penyewaan seratusan mobil itu, Kemensetneg sudah membayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak.

"Unit mobil didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, dan di perjalanan menuju Kaltim," kata Damun, Minggu, (05/8), seperti dikutip KBR dari Kantor Berita ANTARA, Kamis, (08/08).

Menurut Damun, permintaan mobil rental semakin banyak, dan terjadi kenaikan harga sewa mobil, sejak memasuki Agustus 2024.

Harga sewa mobil normal bahkan naik, dari semula 2,5 juta hingga 7 juta per hari, menjadi 5 juta hingga 25 juta per hari.

Anggaran Bengkak

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mempertanyakan urgensi pelaksanaan HUT RI di IKN.

Menurut Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, kegiatan seremonial itu berpotensi membuat anggaran negara bengkak.

"Dari sisi budgeting, saya kira informasi misalnya yang hari ini lagi rame kan akan terjadi pembengkakan anggaran terutama untuk operasional sewa mobil dan yang lain-lain. Nah, mestinya hal-hal kaya gini kan jadi pertimbangan lagi oleh pemerintah. Terutama panitia penyelenggaraan upacara peringatan 17 Agustus." kata Badiul kepada KBR, Rabu, (7/8).

Menurut Badiul Hadi, akan lebih baik jika pemerintah fokus pada penguatan sektor ekonomi masyarakat yang tengah lesu.

Badiul mencontohkan, UMKM saat ini terdampak melemahnya nilai tukar rupiah. Selain itu, situasi juga berdampak besar bagi perekonomian nasional terutama sektor riil. Yakni, sektor padat karya yang tengah terpuruk, dan berujung pada maraknya PHK di sejumlah daerah.

Baca juga:

• Jokowi Hanya 3 Hari Bekerja dari IKN